TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla minta pelaku usaha beras agar tidak mengambil untung berlebihan dalam bisnis tersebut. Menurut Kalla, pedagang membeli beras langsung dari petani adalah hal yang wajar, tapi pengusaha jangan ambil untung terlalu besar.

"Kami ingin agar jangan ada yang mengambil keuntungan terlewat besar dalam bisnis ini," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

Baca: Untung Tidak Wajar, Menteri Amran Semprot PT Indo Beras Unggul

Kalla mengatakan ini terkait dengan temuan Markas Besar Kepolisian RI dan Kementerian Pertanian yang mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul. Pada penggerebekan yang dilakukan Kamis pekan lalu itu, Satgas Pangan mengamankan 1.162 ton beras jenis IR64 yang akan dijual menjadi beras premium. Beras IR64 tersebut dijual dengan harga berlipat. Harga beras IR64 berdasarkan data Kementan adalah Rp 6-7.000, sedangkan nilai beras premium Rp 20 ribu per kilogram.

Menurut Kalla, membeli beras dari petani atau penggilingan adalah hal yang sah dilakukan. Namun dalam kasus temuan beras ini, dia mengatakan, perlu dicermati apa pelanggaran yang dilakukan PT IBU. Jika memang benar ada pelanggaran, harus ada proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian.

"Soal beras di Bekasi itu tentu harus cermat, harus betul-betul sesuai dengan aturan. Kita tidak ingin juga langkah-langkah itu membuat soal beras ini terganggu," kata Kalla.

Baca: Kasus Beras Diusut karena Polisi Temukan Fakta Ini

Ihwal tata niaga beras, Kalla menyatakan pemerintah telah mempunyai aturan soal tata niaga beras. Ini dilakukan melalui harga patokan, yakni harga eceran tertinggi. Saat harga beras rendah, Bulog membeli beras dari petani. Sedangkan jika harga beras naik, Bulog melakukan operasi pasar.

"Itu kebijakannya, tata niaganya di situ. Namanya barang kebutuhan itu ada patokan harga, kalau terjadi kenaikan, maka Bulog harus melakukan operasi pasar," kata Kalla.

AMIRULLAH SUHADA | ISTMAN M.P.