Pengurus DPP Golkar Temui Habibie, Kasus E-KTP Setnov Disinggung

Reporter

Senin, 24 Juli 2017 18:11 WIB

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (kanan) bersama Ketua Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie (kiri) berbincang dengan Dewan Kehormatan BJ Habibie (tengah) saat pembukaan Rapimnas partai Golkar di Jakarta, 27 Juli 2016. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto bersama petinggi Partai Golkar bertandang ke kediaman mantan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie di Kompleks Patra Kuningan, Jakarta. Pertemuan selama 45 menit itu juga membahas kasus hukum yang membelit Ketua Umum Setya Novanto, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

Baca juga: Tetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka, KPK Siap hadapi Praperadilan

Seusai pertemuan, Setya mengatakan pertemuan dengan BJ Habibie membahas seputar program Golkar menjelang pilkada serentak pada 2018. "Kami akan terus melakukan kerja di dalam tugas yang sedang dihadapi," katanya di Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

Namun dalam pertemuan yang berjalan sekitar 45 menit itu dibahas juga ihwal kasus hukum Setya. Dia menyatakan akan menghormati dan mengikuti proses hukum. "Masalah praperadilan, saya belum ada niat (untuk praperadilan)," katanya.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan Habibie mendukung Golkar untuk menang pemilu 2019. "Beliau juga bertekad memberi dukungan terhadap Golkar untuk memenangi pemilu," kata Akbar. Selain itu, Habibie meminta pengurus tetap fokus membawa Golkar ke posisi teratas di pemilu nanti.

Akbar menambahkan, pertemuan para pengurus partai dengan BJ Habibie untuk melaporkan perkembangan Golkar, termasuk kasus hukum yang menjerat Setya. Menurut dia, Presiden Indonesia ketiga itu mendukung proses hukum terkait dengan kasus e-KTP.

ADITYA BUDIMAN




Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

8 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

8 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

11 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

11 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

14 jam lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

14 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

20 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

22 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya