Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo mengatakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) tidak salah. Sebab Perpu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberi ruang pemerintah membubarkan ormas yang diduga mengancam negara.
"Ini sah-sah saja. Tapi, apakah langkah itu tepat? HTI punya cara melakukan perlawanan melalui pengadilan," kata politikus Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.
Menurut Bambang, pemerintah dapat langsung membubarkan ormas yang dianggap mengancam negara tanpa peringatan. Namun, dasar perpu yang digunakan bakal dibahas kembali oleh Dewan. "Selama belum ditolak, berlaku. Itu gugur kalau DPR mengaggap atau bersikap menolak," ujarnya.
Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada hari ini, Rabu, 19 Juli 2017. Pencabutan ini menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau yang disebut Perpu Ormas.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Freddy Harris, mengatakan tindakan tegas yang diberikan kepada ormas HTI sebagai upaya mencegah munculnya penyimpangan atas ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia menegaskan bahwa pencabutan badan hukum HTI tidak sepihak dan telah melibatkan beberapa lembaga. Freddy mengungkapkan bahwa Kemenkumham pun memiliki kewenangan legal administratif terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas).
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
1 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Wikinara merupakan perusahaan network marketing terdaftar di Kementrian Perdagangan RI yang fokus dalam pemasaran produk nutrisi, kecantikan dan alat kesehatan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
2 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar
6 hari lalu
Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar
Bamsoet berpendapat keberpihakan terhadap pelaku industri direct selling sangat penting. Ekosistem ini mampu membuka lapangan lebih dari delapan juta tenaga kerja sebagai distributor.
Bamsoet Dorong Depinas SOKSI Revitalisasi dan Redinamisasi Organisasi
17 hari lalu
Bamsoet Dorong Depinas SOKSI Revitalisasi dan Redinamisasi Organisasi
Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, SOKSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum (non aktif) Ahmadi Noor Supit siap melakukan revitalisasi dan redinamisasi dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang semakin berat.
