TEMPO.CO, Yogyakarta - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DI Yogyakarta memilih tak bereaksi atas penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek e-KTP, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin 17 Juli 2017.
"Ibarat pohon beringin, kasus (penetapan tersangka Setya Novanto) itu hanya menggoyangkan pucuk pohonnya, tapi batang dan akar tetap kokoh," ujar tokoh senior yang juga fungsionaris Partai Golkar DIY, John Keban, di Yogyakarta, Selasa 18 Juli 2017.
Menurut John, Golkar sebagai partai besar tak akan goyang begitu saja menghadapi kasus Novanto. "Akar akar di daerah sangat kuat, ini tidak akan berpengaruh pada kerja partai," ujarnya.
John menuturkan, pengurus daerah saat ini masih menunggu Dewan Pimpinan Pusat memberi perintah terkait kasus Setya Novanto itu.
"Kami berharap tidak akan mengganggu pembentukan formatur di tingkat DPD dan kegiatan lain, semoga pengurus pusat bijaksana dalam menyikapi proses hukum," ujar John.
Sejak menggelar musyawarah daerah Juni 2017 lalu, DPD Golkar DIY baru memiliki Ketua DPD yakni Haryadi Suyuti yang saat ini menjabat Walikota Yogyakarta. Namun untuk formasi lain dalam struktur DPD belum terbentuk dan masih dalam pembahasan.
"Jika beliau (Setya Novanto) harus mundur, pelantikan pengurus daerah masih bisa dihandle ketua bidang organisasi, jadi tak masalah," ujar John.
John menuturkan, Golkar DIY tak akan terbelah menyikapi kasus Novanto. Terkait apakah harus mundur sebagai ketua umum atau tidak. "Kamu nurut saja keputusan pengurus pusat, yang penting daerah solid," ujarnya. Simak juga : Setya Novanto Berencana Ajukan Gugatan Praperadilan
Ketua DPD Golkar DIY Haryadi Suyuti menuturkan, pengurus daerah tak akan intervensi apa yang jadi keputusan pengurus pusat menyikapi kasus Novanto.
"Kami fokus kerja daerah, soal (kasus Novanto) itu menjadi kewenangan pusat, daerah solid saja," ujar Haryadi.
Haryadi pun juga menolak untuk melibatkan DPD dalam polemik Setya Novanto perlu mundur atau tidak dari kursi ketua umum Partai Golkar. "Apa sajalah yang jadi keputusan pusat, kami ikuti," ujarnya.
