Pimpinan DPR Segera Rapat Bahas Setya Novanto Tersangka E-KTP

Reporter

Senin, 17 Juli 2017 20:09 WIB

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta – Salah satu pimpinan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Fadli Zon
mengatakan segera mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan penatapan status tersangka Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK dalam kasus E-KTP.

Rencananya Selasa besok empat pimpinan DPR lainnya akan menggelar rapat untuk menyikapi masalah itu. “Saya baru dengar berita itu, nanti kami klarifikasi terlebih dahulu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 17 Juli 2017.

Baca: BREAKING NEWS: Setya Novanto Tersangka Kasus Dugaan Korupsi E-KTP

Menurut Fadli, Setya Novanto tidak otomatis berhenti menjadi ketua DPR meski berstatus tersangka. Ia baru bisa diberhentikan sebagai pimpinan bila ada putusan pengadilan yang inkracht. Namun, Setya bisa berhenti sebagai ketua jika partainya mengajukan pergantian ke DPR. “Menyangkut pimpinan, tergantung partai atau fraksi,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berujar meski Setya berstatus tersangka, ia tetap bisa menjalankan tugas seperti biasanya. Namun, bila nantinya Setya memutuskan untuk fokus menghadapi kasusnya, maka pimpinan DPR akan rapat untuk menujuk pelaksana tugas ketua DPR. “Bisa saja. Tergantung di rapat pimpinan. Plt kan biasa,” ujarnya.

Simak: MKD: Pimpinan DPR Berstatus Tersangka Tak Otomatis Diberhentikan

Fadli pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua DPR saat Setya mengundurkan diri saat terseret kasus ‘Papa Minta Saham’ dua tahun lalu. Ia menyatakan siap menjabat plt ketua DPR kembali kali ini. “Semua harus siap, tapi nanti diputuskan di rapat,” tuturnya.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan meski Setya berstatus tersngka, pihaknya tidak bisa menyidangkan masalah etik sebelum ada putusan tetap dari pengadilan. Namun, MKD bisa memprosesnya bila ada laporan dari masyarakat.

Lihat: Kasus E-KTP, Penyidik KPK Terbang ke Singapura dan Amerika

"Kalau dalam proses hukum ada yang lapor, misalkan terjadi pelanggaran etik seperti melakukan pembohongan publik dan terbukti, nah, ini beda lagi dengan proses hukumnya, kan? jadi bisa (MKD) proses," tuturnya. Pimpinan DPR akan mengambil keputusan terkait dengan status Setya Novanto.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

7 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

7 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

9 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

10 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

13 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

17 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

18 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya