NasDem Minta Partai yang Tak Mendukung Program Pemerintah Keluar  

Reporter

Jumat, 14 Juli 2017 16:11 WIB

Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, bersiap membacakan surat usulan pengajuan hak angket KPK dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 28 April 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem Taufiqulhadi mengatakan partai yang tidak loyal lagi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebaiknya keluar dari koalisi. Menurut dia, partai yang bergabung dengan koalisi tapi tidak mendukung program-program pemerintah tipikal partai yang hanya meminta haknya tapi melupakan kewajibannya.

"Kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi karena ada banyak permintaan dan untuk mendapatkan hak saja tapi tidak mau kewajiban, lebih baik mengundurkan diri saja," kata politikus NasDem,yang juga anggota DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

Berita lain: Fraksi NasDem Tolak E-Voting dalam Pemilu 2019, Ini Alasannya

Kritik terhadap partai yang tidak penuh mendukung pemerintahan sebelumnya datang dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia membenarkan partai pengusung pemerintah saat ini sedang tidak solid.

Salah satu partai pendukung yang terindikasi kerap berseberangan dengan pemerintah adalah Partai Amanat Nasional. PAN berbeda sikap dengan partai lain dalam pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sedangkan partai koalisi lainnya kompak mendukung Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Selain itu, saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), PAN menyatakan menolak. Mereka menilai Perpu ini tidak tepat dikeluarkan karena tidak ada situasi yang gawat dan memaksa pemerintah menerbitkannya.

Menurut Taufiqulhadi, partai-partai pendukung pemerintah seharusnya memiliki komitmen untuk membangun koalisi dan mendukung program-program yang dijalankan pemerintah. "(Karena) kewajiban buat kami adalah menyukseskan pemerintahan sekarang, (jadi) kami bentuk koalisi," tuturnya.

Ia memahami partai-partai yang masuk ke koalisi tidak semuanya mendukung Jokowi-JK sejak awal. Ada beberapa partai yang baru bergabung belakangan. Namun, bila telah bergabung, seharusnya mereka ikut serta menyukseskan pemerintahan saat ini.

Taufiqulhadi mencontohkan partainya yang ingin menyukseskan pemerintahan saat ini agar menjadi lebih baik dan bisa berlanjut ke periode kedua. Contohnya, bila pemerintah memiliki rencana, NasDem akan selalu mendukung.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

7 hari lalu

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.

Baca Selengkapnya

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

10 hari lalu

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

25 hari lalu

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

47 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.

Baca Selengkapnya

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

48 hari lalu

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.

Baca Selengkapnya

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

49 hari lalu

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

7 Maret 2024

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.

Baca Selengkapnya

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

26 Februari 2024

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.

Baca Selengkapnya

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

22 Februari 2024

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

23 November 2023

Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.

Baca Selengkapnya