TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno segera diberhentikan dari jabatannya. Menurut partai itu, kebijakan Rini kerap bertentangan dengan janji Presiden. “Ketika kinerjanya tidak sesuai dengan kebijakan politik ekonomi yang digariskan Presiden, kami memberi masukan,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis, 13 Juli 2017.

Hasto menjelaskan, sebagai partai utama pengusung Jokowi, wajar ia dan petinggi PDIP lain memberi masukan-masukan ihwal kinerja pemerintahan. Sejumlah kebijakan Menteri Rini yang dianggap bertentangan dengan Jokowi antara lain mengusulkan penyertaan modal negara besar-besaran untuk sejumlah BUMN. Selama 2016, Rp 115 triliun uang negara dikucurkan untuk perusahaan pelat merah.

Baca: PDIP Akui Pernah Memberi Catatan ke Jokowi Soal Menteri Rini

Bukan hanya itu, partai berlambang banteng tersebut juga meminta Rini dicopot karena melihat hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. Rini disebut bertanggung jawab dalam perpanjangan kontrak kerja sama pengelolaan terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal PT Pelabuhan Indonesia II dengan Hutchison Port Holdings yang merugikan negara Rp 4,08 triliun. “Anggota Dewan kami telah berkirim surat kepada Presiden agar ada pihak-pihak yang diberhentikan karena kasus ini, tapi tidak ditindaklanjuti. Kami beri masukan lagi,” kata Hasto.

Seorang pejabat yang mengetahui pembahasan rencana reshuffle menyatakan PDI Perjuangan menyodorkan nama Wahyu Sakti Trenggono untuk menggantikan Rini. Seorang lainnya, yang diajak Presiden Jokowi berdiskusi ihwal reshuffle, juga menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu mengusulkan Trenggono. “PDIP ingin Trenggono masuk kabinet,” katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah membantah menyodorkan nama pengganti Rini. Namun, kata dia, partai berharap mendapat tambahan kursi dalam Kabinet Kerja bentukan Jokowi dan Jusuf Kalla. “Presiden mempertimbangkan untuk memberi ruang lebih banyak lagi bagi kader partai untuk membantu beliau,” kata Basarah. “Kader kami banyak yang baik dan berprestasi.”

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Tiga Menteri Wanita Jokowi Terancam Diganti

PDIP telah meminta Rini dicopot bahkan ketika Kabinet Kerja baru terbentuk selama sembilan bulan. Saat reshuffle jilid kedua mengemuka, PDIP kembali riuh meminta Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Sukarnoputri itu didepak. Tak cukup menekan Rini lewat isu perombakan kabinet, Pansus Pelindo II yang dipelopori PDIP melarangnya menginjakkan kaki di DPR sejak Desember 2015. Akibatnya, kemarin, 13 Juli 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili Rini dalam rapat kerja bersama Komisi Industri membahas rencana kerja Kementerian BUMN.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, sepakat Rini diganti karena banyak membawa masalah di Kementerian BUMN yang cukup strategis itu. Namun sebaiknya pengganti Rini berasal dari kalangan profesional, bukan politikus. “Kalau gantinya malah lebih buruk, lebih baik tidak diganti," ujarnya.

Adapun Menteri Rini tak dapat dimintai konfirmasi karena sedang berada di Balikpapan. Beberapa waktu lalu, ia mengatakan tak terlalu memikirkan tekanan politik yang menimpanya karena ingin fokus bekerja. “Setelah saya dua tahun lebih di sini, kita sudah jauh lebih baik dari tiga tahun sebelumnya," katanya.

Simak pula: Di Depan Menteri Rini, Jokowi Bilang Tidak Ada Reshuffle Kabinet

Presiden Jokowi menyatakan tak akan merombak kabinet dalam pekan ini. “Enggak ada reshuffle hari ini. Enggak ada. Minggu ini juga enggak ada," katanya saat meninjau hunian bagi warga di Perumahan Pesona Bukti Batuah, Balikpapan. Menteri Rini Soemarno, yang berdiri di samping Jokowi, pun tersenyum lebar.

ISTMAN M.P. | VINDRY F. | ANGELINA ANJAR | INDRI MAULIDAR