Ingin Bertemu Kapolri, Ini Agenda Pansus Hak Angket KPK

Reporter

Rabu, 12 Juli 2017 11:45 WIB

Anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. Pertemuan tertutup ini untuk melakukan dengar pendapat dengan koruptor yang di bui di Sukamiskin. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi DPR (Pansus Hak Angket KPK) berencana menemui Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito
Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, siang ini, 12 Juli 2017, pukul 12.00 WIB.

Salah satu anggota pansus, Masinton Pasaribu, mengatakan dalam kunjungan ini pihaknya ingin berdiskusi dan menanyakan beberapa hal terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dalam rangka penanganan kasus korupsi.

Baca juga:
Romli Usulkan Pansus Hak Angket Undang Ruki, Seno Adji, dan Adnan Pandu

"Kepolisian menangani kasus korupsi, tindak pidana, kan ada kriminal khusus kan? Nah, kami mencoba mengambil perbandingan saja, model penanganan di kepolisian dari model penyelidikan, penyidikan, seperti apa?," tutur Masinton saat dihubungi Tempo, Rabu.

Ia membantah kedatangannya bersama Pansus Hak Angket KPK bermaksud menyinggung kesiapan Polri dan kejaksaan untuk mengambil alih KPK. Menurut dia, setiap lembaga hukum di Indonesia memiliki tugas dengan porsi masing-masing sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Bukan mengambil alih tugas KPK. Di kepolisian kan juga ada yang menangani kasus korupsi, semuanya mengacu pada KUHAP. Baik di kepolisian, kejaksaan, maupun KPK semuanya mengacu pada KUHAP, seperti apa penerapan di kepolisian, penanganan kasus korupsi sesuai dengan standar KUHAP," tuturnya.

Simak pula:
KPK Sebut Akan Ada Tersangka Baru E-KTP, Pansus Angket Bereaksi

Dalam pertemuan dengan Polri, kata Masinton, semua anggota pansus diwajibkan hadir. Namun ia belum dapat menyebutkan siapa saja yang sudah memastikan hadir.

Hasil pertemuan Pansus Hak Angket KPK dengan Polri hari ini, dia melanjutkan, nantinya akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam rapat. "Hasil pertemuan tentu referensi buat pansus," kata Masinton.

DESTRIANITA

Video Terkait:
Pansus Hak Angket Sambangi Jaksa Agung, Ini Kata Fahri Hamzah




Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya