TEMPO.CO, Jakarta - Pihak Istana Negara menemui Aliansi Nelayan Indonesia yang menggelar aksi unjuk rasa atau demo larangan cantrang, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

"Kami, Aliansi Nelayan Indonesia telah bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki. Beliau menyampaikan empat hal rekomendasi terkait kebijakan cantrang," kata Koordinator Lapangan Aliansi Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa.

Baca pula:
Jokowi Minta Menteri Susi Tak Cuma Urusi Cantrang

Empat rekomendasi tersebut yaitu, nelayan akan diberikan waktu hingga akhir 2017 untuk bisa melaut dan menggunakan cantrang. Kedua, pemerintah berjanji melakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak dari kerusakan lingkungan oleh cantrang.

Apabila tidak terbukti merusak, nelayan meminta cantrang dilegalkan secara nasional. Ketiga, Presiden berjanji akan mengunjungi sentra-sentra perikanan yang memproduksi ikan dengan menggunakan cantrang. Dan keempat, Presiden Jokowi juga berjanji akan menemui aliansi nelayan secara langsung.

Baca juga:
Susi Diminta Berinovasi, Setelah Larangan Cantrang Apa Lagi?

Sekitar seribu masyarakat nelayan Indonesia mengadakan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, menuntut kebijakan pengelolaan cantrang. "Kita dukung kebijakan Presiden, tapi jangan bunuh perekonomian kami. Jangan tolak cantrang, tapi dikelola," teriak salah satu orator aksi di depan Istana Merdeka.

Peserta aksi dipusatkan di depan pintu masuk Monumen Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya jalan Silang Monas Barat Laut. Menurut informasi dari orator, sebanyak 15 perwakilan dari daerah akan ditemui oleh pihak istana untuk menyampaikan aspirasinya.

Silakan baca:
Pengamat: Perkara Cantrang Bisa Berdampak Politik

Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan atas pelarangan alat tangkap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Koordinator Lapangan Aliansi Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa mengatakan sebanyak 10 tuntutan akan disampaikan dalam aksi tersebut.

Tuntutan itu, di antaranya melegalkan cantrang, payang, dan lainnya sebagai alat tangkap nelayan secara permanen tanpa ada perbedaan cara pandang terhadap nelayan.

Tuntutan lainnya adalah mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuat oleh Menteri Susi Pudjiastuti karena dinilai berdampak pada kehancuran perikanan Indonesia, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2016.

Mereka juga meminta kepada Presiden Jokowi segera menerbitkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kapal nelayan agar bisa menjamin pasokan bahan baku ikan ke industri atau unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh Indonesia yang saat ini mati karena ketiadaan bahan baku ikan akibat pelarangan alat tangkap cantrang, payang, dan lainnya. "Prosedur perizinan operasional kapal nelayan berbelit-belit. Jutaan nelayan dan buruh pengolah ikan sekarang kehilangan penghasilan," kata Rusdianto.

Selanjutnya, aliansi mendesak pembebasan nelayan Indonesia yang dikriminalisasi oleh Peraturan Menteri KKP. Aliansi juga mendukung penuh keinginan Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan perikanan budi daya (aquaculture), sehingga bisa membuka puluhan juta lapangan kerja di desa-desa pesisir di seluruh Indonesia dan menghasilkan devisa negara.

ANTARA I S. DIAN ANDRYANTO