Presiden Jokowi, berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada pertemuan di hari pertama KTT G-20 di Hamburg, Jerman, 7 Juli 2017. Jokowi tiba di Jerman setelah mengadakan kunjungan di Turki. AP/John MacDougall
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengharapkan perundingan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia-Vietnam dapat segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg, Jerman.
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan di sela-sela pelaksanaan KTT G20, Sabtu 8 Juli 2017, Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Hamburg Messe Und Congress.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengharapkan perundingan delimitasi wilayah dan ZEE antara Indonesia dan Vietnam segera diselesaikan. Hal itu penting untuk mencegah kembali insiden yang terkait dengan perairan laut, seperti yang terjadi pada Mei 2017.
"Kami mendukung pemberantasan lintas batas, termasuk IUU Fishing. Saya mendorong agar suatu provisional arrangement untuk wilayah klaim tumpang tindih dapat dibuat sesuai dengan UNCLOS 1982," tutur Presiden Jokowi.
Isu terkait dengan maritim lainnya, adalah maraknya pelanggaran IUU Fishing di perairan Indonesia.
"Sudah terlalu banyak kerugian yang harus ditanggung Indonesia karena kejahatan IUU Fishing. Indonesia mengharapkan kerja sama Vietnam untuk memberantas IUU Fishing," ujar Jokowi.
Hal lain yang disampaikan Presiden Jokowi adalah pada 2017 merupakan tahun penting bagi kepemimpinan Vietnam di APEC.
"Saya menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap keketuaan Vietnam di APEC. Terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir dalam KTT APEC bulan November 2017," ucap Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Fauzi Bowo, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
