Zulkifli Hasan: Pansus Hak Angket Harusnya Menguatkan KPK

Reporter

Jumat, 7 Juli 2017 11:22 WIB

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, menjawab pertanyaan awak media seusai penutupan Rakernas I DPP PAN, di Jakarta, 7 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Para petinggi partai politik yang mengirimkan kadernya dalam Panitia Hak Angket KPK menyoroti cara kerja tim penyelidik Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka ikut mempersoalkan agenda Panitia Angket yang kemarin bertemu para terpidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.


“Sekarang ini mengesankan bahwa beberapa agenda yang diselenggarakan oleh Panitia Hak Angket KPK sepertinya agak menyudutkan Kuningan (KPK),” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di komplek parlemen Senayan, Kamis, 6 Juli 2017.

Baca juga:
Pansus Angket KPK Temui Koruptor, Bambang: Melawan Kewarasan


Muzani meminta Panitia Angket bekerja sesuai tujuan awal dan tidak melemahkan KPK. “Kami berharap Panitia Angket menguatkan KPK,” ujarnya.


Senada dengan Muzani, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga menilai seharusnya Panitia Angket memanggil pakar tata negara untuk menguatkan pendapat bahwa angket DPR terhadap KPK diatur dalam undang-undang. “Pansus kan diragukan. Tugas Pansus sekarang meyakinkan publik bahwa mereka memperkuat KPK,” kata Zulkifli.

Baca pula:
Siapa Saja Koruptor yang Ditemui Panitia Angket KPK di Sukamiskin?

Meski demikian, baik Muzani mau pun Zulkifli mengaku tak dapat mengintervensi kerja Panitia Angket KPK, termasuk tentang langkah selanjutnya terhadap keikutsertaan partai mereka saat ini.


Gerinda dan PAN merupakan partai yang semula menolak ketika usulan hak angket KPK dibahas dalam Rapat Paripurna, 28 April lalu. Belakangan, mereka mengirimkan perwakilan ketika pimpinan DPR tetap memberi lampu hijau terhadap pembentukan Panitia Angket yang diinisiasi oleh Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Hanura; dan Partai Persatuan Pembangunan.

Silakan baca:
Gerindra: Agenda Pansus Hak Angket Sepertinya Menyudutkan KPK

Kedua partai tersebut berdalih ingin mengawasi dari dalam Panitia Hak Angket KPK agar tak terjadi pelemahan terhadap KPK. Adapun tiga fraksi lainnya berkukuh menolak mengirimkan wakilnya ke Panitia Angket KPK, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.

AHMAD FAIZ | IQBAL T. LAZUARDI S I HUSSEIN ABRI DONGORAN

Advertising
Advertising

Berita terkait

Babak Baru Konflik KPK

3 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

3 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

3 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

5 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

7 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

12 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

2 hari lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

2 hari lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya