Bandingkan Cina, KPK: 14 Sekolah Kedinasan Harus Antikorupsi

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 6 Juli 2017 23:00 WIB

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.CO, Makassar-- Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan integritas di Indonesia masih dibawah standar. Ini membuat publik mengalami kesulitan untuk membedakan orang jujur dan pelaku korupsi. Ini berdampak pembangunan Indonesia mengalami perlambatan kemajuan.


"Enggak jelas kalau disini mana orang jujur dan tidak, disini (Indonesia) mau baik aja susah," kata Pahala saat acara pelepasan KKN di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu 5 Juli. "Di Cina itu nyontek saja dipenjarakan."


Baca: Cegah Korupsi, KPK Kerja Sama Kadin dan Perguruan Tinggi


Menurut Pahala, upaya untuk memproduksi orang berintegritas dalam jumlah banyak maka harus dimulai dari kampus. Ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai integritas di pendidikan tingi dan menegah.


"Kan ada 14 pendidikan kedinasan. Nah kita mau model mata kuliahnya ada menanamkan nilai-nilai integitas dan masuk dalam mata kuliah dasar umum. Karena banyak orang baik di kampus," ucap dia.


Advertising
Advertising

Baca: Ray Rangkuti: Hak Angket KPK Gagal Fokus


Oleh karena itu, lanjut Pahala, pencegahan korupsi harus dimulai dari mahasiswa. Misalnya mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata di Humas KPK. Ini dibarengi dengan melakukan penelitian atau riset.


"Biar mereka tahu korupsi itu kompleks di Indonesia. Jangan teriak-teriak berhenti korupsi saja. Kita ngomong ke mahasiswa jangan korupsi, mereka juga belum pegang uang kok, inilah integritas yang kita tanamkan," kata Pahala. "Jangan 10 tahun lagi mahasiswa yang menjadi pasien KPK. Bagaimana sih dulu aktivis sekarang pasien."


Baca: Gubernur Sultra Nur Alam Ditahan KPK Setelah 7 Jam Diperiksa


Pahala mengatakan lembaga KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi dan suap yang terjadi di negara ini.


Saat ini, KPK telah menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Islam serta Kopertis untuk mencegah praktek korupsi.


"Kasus korupsi dan suap terbesar dari sektor swasta. Nah KPK ingin mendorong Kadin ikut menghentikan kasus suap di sektor swasta," kata Pahala.

DIDIT HARIYADI


Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

4 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

5 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

7 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

7 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

8 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

11 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

14 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

16 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

22 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya