TEMPO.CO, Malang--Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang menurunkan baliho organisasi Red Army setelah menjadi perbincangan ramai di lini masa media sosial. Baliho berlatar belakang warna merah itu disertai foto bekas Wali Kota Malang Peni Suparto dan berlambang bintang emas. Terdapat tulisan "Red Army, Kokohkan Pancasila, Tegakkan NKRI, Kerukunan Nasional Lahir dan Batin."

Sejumlah warganet menuding Red Army bagian dari paham komunisme. Red Army juga identik dengan tentara merah yang dikenal di Rusia dan Cina. Akhirnya baliho tersebut diturunkan Satpol PP pada Selasa, 4 Juli 2017. "Banyak laporan dan keresahan masyarakat. Diturunkan karena tak ada izin. Tak ada kaitan kontroversi di media sosial," kata Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi, Rabu, 5 Juli 2017.

Baca: Nuzulul Quran, Jokowi Bicara Kebinekaan dan Gebuk Komunisme

Satpol PP, katanya, memiliki kewenangan menurunkan baliho tanpa izin itu setelah banyak menerima laporan dan keluhan dari masyarakat. Baliho Red Army terpasang di dua titik di jalan utama Kota Malang sejak dua hari setelah hari raya Idul Fitri.

Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang Letnan Kolonel Aprianko mengaku telah berkomunikasi dengan Peni Suparto dan pejabat Pemerintah Kota Malang atas laporan masyarakat. "Red Army identik satuan di Cina, Uni Soviet dan Vietnam. Orang luar kota tak tahu, akhirnya ramai. Sehingga ada anggapan Malang menjadi sarang komunis," katanya.

Dari komunikasi itu diputuskan baliho diturunkan. Dia berharap baliho diturunkan agar tak ada gejolak. "Agar Kota Malang tak dianggap sarang komunis dan tak terjadi hal yang tak diinginkan," ujarnya.

Lihat: 9,5 Jam Diperiksa, Alfian Tanjung Ngotot Komunisme Masih Hidup

Ketua Red Army Peni Suparto mengakui baliho tersebut belum berizin. Alasannya baliho dipasang saat libur lebaran dan izinnya tengah dalam proses. "Saat (baliho) dipasang, kantor pemerintah masih libur," ujarnya.

Peni menyangkal organisasi yang dipimpinnya beraliran kiri atau komunisme seperti yang dituduhkan warganet. Red Army terbentuk 2012, berazaskan Pancasila. Saat dideklarasikan pada Agustus 2013 dihadiri bekas Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. "Tak ada kaitan dengan komunis," katanya.

Saat deklarasi, katanya, Djoko Santoso menyampaikan agar nama organisasi diganti lantaran Red Army identik dengan tentara merah Cina, Uni Soviet dan Vietnam. "Seyogyanya diganti," kata Peni menirukan pernyataan Djoko Santoso.

Simak: Menteri Agama Lukman Hakim: Komunisme Itu seperti Hantu

Rencananya, pergantian nama dilakukan 10 Juli 2017 dikemas dalam acara halal bihalal dan memperingati hari kelahiran Pancasila. Organisasi berganti nama menjadi Garda Pancasila. Berlambang perisai bergambar bintang emas berlatar hitam.

Sebelum deklarasi pergantian nama Peni memasang baliho tersebut. Red Army, katanya, merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial, membantu korban bencana alam dan keluarga miskin. Red Army memiliki struktur organisasi sampai tingkat Kelurahan. Organisasi itu beranggotakan ribuan orang dan mendirikan koperasi untuk membangun ekonomi kerakyatan.

EKO WIDIANTO