Ketua umum Partai Golkar hasil munas Ancol, Agung Laksono menjawab pertanyaan awak media, di Jakarta, 31 Desember 2015. Agung Laksono meminta kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar pencalonan Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto ditunda. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono berharap elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu tetap tinggi meski belakangan ini banyak kadernya yang menjadi tersangka atau disebut-sebut terlibat perkara korupsi. Agung yakin suara Golkar masih di kisaran 13-15 persen dalam pemilu 2019.
Dalam kurun dua bulan, beberapa politikus Partai Golkar menjadi tersangka dugaan korupsi seperti Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz Arafiq, anggota Komisi Pemerintahan DPR RI Markus Nari, anggota Komisi IX DPR Charles Jones Mesang dan Gubernur Bengkulu sekaligus juga Ketua Partai Golkar Bengkulu Ridwan Mukti. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga disebut jaksa KPK juga terlibat dalam korupsi e-KTP.
Meski banyak kader terseret korupsi, Agung optimistis pemilih tradisional Golkar tidak goyah. Pemilih tradisional ini terdiri dari kelompok silentmajority, pensiunan, dan keluarga-keluarga yang memiliki ikatan kuat dengan Golkar. “Saya yakin mereka ini yang tidak mudah goyah,” katanya saat dihubungi, Jumat, 23 Juni 2017.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak mengetahui persis berapa tepatnya prediksi elektabilitas Golkar saat ini. Sebab angka yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei berbeda-beda.
Sebelumnya Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) menyebut elektabilitas Partai Golkar sekitar 9 persen, adapun Indo Baromoter menyatakan di kisaran 16 persen. “Kok beda-beda, apa ada pesanan? Saya tidak mau menuduh. Yang jelas pemilih tradisional Golkar ada sekitar 13-15 persen,” ujar Agung.
Agung berharap kepengurusan Golkar saat ini bisa menarik simpati para pemilih muda sehingga mampu menyumbang suara di pemilu nanti. Selain itu, guna menjaga nama baik Golkar, Agung mengimbau agar kader-kadernya yang duduk sebagai pejabat publik untuk menjauhi praktek korupsi. “Lebih baik berhenti korupsi, hidup sederhana, ini lebih baik,” ujarnya.
