Cerita Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Terjaring OTT KPK

Reporter

Editor

Elik Susanto

Selasa, 20 Juni 2017 13:51 WIB

Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah. Pilkada Bengkulu 2015. Kpu-bengkuluprov.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beroperasi di Bengkulu, awalnya menangkap Lily Martiani Maddari. Istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ini terkena operasi tangkap tangan (OTT) di rumah peribadinya di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu.

Penangkapan itu berlangsung Sabtu, 20 Juni 2017 sekitar pukul 10.30 WIB. Di rumah tersebut, menurut informasi yang diperoleh Tempo, Lily sedang kedatagan tamu pengusaha di bidang kontraktor. Belum jelas modus korupsi yang ditemukan KPK dalam OTT kali ini.

Baca: OTT Lagi, KPK Tangkap Istri dan Gubernur Bengkulu



Saat Lily ditangkap di rumah pribadinya itu, bersama salah seorang pengusaha berinisial RDS. Mereka langsung digelandang ke Markas Polda Bengkulu oleh KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Tak beberapa lama kemudian, Ridwan Mukti ikut dibawa ke Markas Polda.



"Memang ada, tapi kami tidak tahu secara pasti terkait perkara apa, kami hanya mengamankan," kata Kepala Subdirektorat Penerangan Masyarakat Polda Bengkulu, Komisaris Mulyadi, Selasa 20 Juni 2017.

Sebelaumnya, KPK menangkap sejumlah pejabat dan sejumlah pimpinan DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan OTT di Kota Mojokerto bermula ketika tim KPK mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Mojokerto pada Jumat, 16 Juni 2017.

Baca: OTT KPK di Mojokerto, Begini Kronologi Penagkapan 4 Orang

"Pada Jumat 16 Juni sekitar pukul 23.30 WIB, tim KPK mendatangi kantor DPW PAN Kota Mojokerto dan mengamankan tiga orang," kata Basaria di kantornya di Jakarta, Sabtu 17 Juni 2017. Basaria menyebutkan mereka yang ditangkap adalah Purnomo, Ketua DPRD Kota Mojokerto; Umar Faruq, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto; dan seorang diduga perantara berinisial H.

Pada saat yang sama, tim KPK menangkap Wiwiet Febriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto di sebuah jalan di daerah Mojokerto. Pada pukul 00.30, tim pun menangkap Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.

ANTARA | PHESI ESTER JULIKAWATI

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

13 menit lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

5 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

14 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

14 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

16 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

17 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

19 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya