TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memahami keresahan masyarakat menyangkut kebijakan lima hari sekolah atau full day school. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi sudah berdiskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang hal itu.

"Pemerintahan (Jokowi) menangkap apa yang menjadi keresahan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2017. Meski demikian, ia meminta semua pihak agar membaca dan memahami dulu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Baca juga: Wapres JK: Full Day School Tak Bisa Diputuskan di Tingkat Menteri

Pramono tak menjawab apakah pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan lima hari sekolah. Ia menegaskan pemerintah sudah memahami keresahan yang terjadi. Saat ditanya apakah kebijakan itu akan dibahas di rapat terbatas yang dipimpin Jokowi, ia pun menjawab hal senada. "Lebih lengkap tanya ke Mendikbud," ucapnya.

Kebijakan lima hari sekolah yang rencananya akan diterapkan di tahun ajaran baru menimbulkan polemik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai full day school tidak mewakili seluruh lapisan masyarakat, khususnya siswa yang ada di daerah. KPAI memandang tidak semua siswa bisa menerima lima hari sekolah.

Kemarin, Menteri Agama Lukman Saifuddin berharap agar kebijakan lima hari sekolah (full day school) tidak berdampak kepada keberadaan madrasah. Ia ingin kedua lembaga pendidikan, yaitu
sekolah dan madrasah bisa saling menguatkan.

"Saya berkepentingan agar keberadaan madrasah diniyah jangan terkena dampak negatif dari full day school," kata Lukman. Menurut dia, perlu ada pengakuan kepada guru-guru madrasah atau
pesantren dengan cara menambah jam belajar.

ADITYA BUDIMAN