Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menemui wartawan usai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2016 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 25 November 2016. TEMPO/Danang Firmanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan rencana penerapan lima hari sekolah atau full day school (FDS) juga bertujuan untuk memperbaiki sistem penilaian kerja guru. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang Revisi Beban Kerja Guru.
Muhadjir menjelaskan pemerintah ingin menyesuaikan penilaian kerja guru dengan aparatur sipil negara (ASN) lain. "Yang di beberapa kantor telah memberlakukan lima hari kerja," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.
Menurut dia, kriteria penilaian terhadap kinerja guru selama ini dianggap belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Minimal jam kerja 24 jam sepekan belum mencerminkan tugas pokok guru secara keseluruhan. "Karena sebetulnya tugas pokok guru tidak hanya mengajar di kelas 24 jam tatap muka itu, akibatnya banyak tugas-tugas guru lainnya yang tidak diakui," ujarnya.
Pemerintah mencoba mencari alternatif agar lebih longgar dalam menilai kinerja guru, yaitu dengan menyepadankan standar yang berlaku bagi ASN pada umumnya. "Sehingga muncul lima hari kerja itu, tentu sekolah juga harus menyesuaikan, sekolah jadi lima hari juga," kata Muhadjir.
Ia meminta tidak perlu khawatir dengan rencana FDS ini yang juga membuat jam belajar peserta didik menjadi delapan jam sehari. Menurut dia, beban peserta didik tidak akan bertambah.
"Masih ada persepsi yang salah di sebagian masyarakat seolah anak-anak akan di kelas (selama) delapan jam diberi pelajaran terus-menerus. Sama sekali tidak," tuturnya.
Muhadjir Effendy menambahkan sistem full day school ini telah diuji coba di sekitar 9.300 sekolah. Selain itu ada pula sembilan pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara sukarela menerapkan sistem ini.
