Jokowi Minta Pembuatan Peta Geospasial Tematik Dipercepat

Reporter

Selasa, 13 Juni 2017 18:11 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 1 November 2016. Rapat tersebut membahas soal perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pembuatan peta geospasial tematik terkait Kebijakan Satu Peta (KSP) dipercepat penyelesaiannya. Perintah Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) KSP di Istana Kepresidenan, Selasa 13 Juni 2017.


"Laporan yang saya terima, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres KSP, baru 26 peta yang sudah lengkap infonya," ujar Jokowi.


Menurut Jokowi baru ada 26 peta yang selesai karena peta lainnya masih dalam tahap kompilasi atau bahkan belum tersentuh. Rinciannya, sebanyak 57 peta masih dalam proses kompilasi info geospasial dan sebanyak 2 peta belum diolah.

Presiden Joko Widodo berharap kekurangan tersebut bisa segera diselesaikan. Menurutnya, kebijakan satu peta dengan skala 1: 50.000 ini penting karena akan mengurangi kerancuan informasi geospasial dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengurusan perizinan, maupun proyek strategis.

"Saya yakin Kebijakan Satu Peta akan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh indonesia," ujarnya.


Jokowi meminta Pulau Kalimantan sebagai pulau yang diprioritaskan kompilasi info geospasial tematiknya.


Kebijakan Satu Peta sudah dicanangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional!" ujar Presiden Yudhoyono dalam Rapat Kabinet, 23 Desember 2010.


Advertising
Advertising

Perintah Yudhoyono itu muncul setelah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menunjukkan peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan yang berbeda.


Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto kemudian mengkoordinasikan antar kementrian dan lembaga untuk mewujudkan KSP.


One Map Policy itu kemudian masuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG).


Pada 2 Februari 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.


Peta tematik sumber daya alam darat yang tersedia antara lain geomorfologi, liputan lahan, lahan basah, kawasan konservasi, potensi kawasan lindung, ekosistim, lahan kritis, resiko bencana, dan neraca sumber daya lahan.


Lalu peta neraca sumber daya air, neraca sumber daya hutan, neraca sumber mineral, daerah aliran sungai dan integrasi neraca.


ISTMAN MP | UWD

Berita terkait

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

5 jam lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

6 jam lalu

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

7 jam lalu

Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

Rocky Gerung dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penghinaan presiden yang diajukan David Tobing. Bagaimana kilas baliknya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

20 jam lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

20 jam lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

21 jam lalu

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

21 jam lalu

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

22 jam lalu

Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap memberikan dukungan semangat kepada Timnas U-23 Indonesia bisa lolos Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

23 jam lalu

Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

Bobby Nasution kembali menuai kontroversi setelah melantik pamannya menjadi Sekda Kota Medan. Ini deretan kontroversinya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

1 hari lalu

Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

Presiden Jokowi bertolak ke Banyuwangi, Jawa Timur, untuk kunjungan kerja.

Baca Selengkapnya