OTT Bengkulu Disebut Receh, Laode: KPK Melihat Dampaknya

Reporter

Selasa, 13 Juni 2017 16:07 WIB

Jaksa menunjukkan poster dengan hastag #OTTRecehan sebagai reaksi atas penangkapan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba oleh KPK.Istimewa/Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan lembaganya tidak pernah melihat jumlah uang yang ditemukan saat operasi tangkap tangan (OTT). Komentar ini menanggapi viral foto jaksa yang menilai KPK melakukan OTT receh karena hanya menemukan barang bukti uang Rp 10 juta saat penangkapan jaksa di Bengkulu.

Menurut Laode, selama ini KPK melihat dampak dari korupsi yang terjadi. Meski yang ditemukan hanya Rp 100 juta atau Rp 10 juta, KPK perlu melihat angka di baliknya. Bisa jadi ada ratusan miliar yang bisa diselamatkan KPK. "Jadi bukan soal 10 juta atau 100 juta, tapi lihat gambaran besar kasusnya," kata Laode di kantor KPK, Selasa, 13 Juni 2017.

Baca: OTT di Bengkulu, KPK Sita Uang Rp 10 Juta

Terlebih, Laode menambahkan, KPK menemukan dokumen yang menyebutkan adanya pembagian ke aparat penegak hukum sebesar 1,5 hingga 2 persen dari nilai proyek. "Jadi kami bicarakan semua dari proyek yang besar itu," ujarnya.

Sebelumnya beredar dua foto jaksa mengangkat kertas bertuliskan tagar #OTTRecehan. Foto ini beredar setelah Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba terjaring dalam OTT KPK. Dalam OTT itu, KPK menemukan barang bukti uang Rp 10 juta.

Operasi dilakukan karena ada dugaan suap yang diberikan terkait dengan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu. Sebelumnya ada dugaan penyerahan uang sebesar Rp 150 juta.

Baca: Tangkap Intel Kejati Bengkulu, KPK Usut Keterlibatan Jaksa Lain

Dalam OTT di Bengkulu itu, KPK pun menetapkan tiga orang tersangka. Selain menetapkan tersangka jaksa Parlin Purba, KPK menetapkan Amin Anwari, selaku pejabat pembuat komitmen, dan Murni Suhardi, Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo, sebagai tersangka.

MAYA AYU PUSPITASARI







Berita terkait

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

27 menit lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

3 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

5 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

11 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

16 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya