Maklumat Budaya Tolak Angket KPK: Kami Rakyat Indonesia....

Reporter

Senin, 12 Juni 2017 11:04 WIB

Raden Mas Haryo Heroe Syswanto NS Soerio Soebagio atau yang dikenal dengan Sys NS. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Seniman dan budayawan, yang juga pegiat antikorupsi, menyatakan dukungannya terhadap petisi online yang disebut "Maklumat Budaya Tolak Angket KPK". Langkah ini ditempuh dalam menghadapi hak angket yang sedang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Maklumat itu disebarkan ke berbagai grup percakapan online. Bunyinya, “Kami rakyat Indonesia, yang tidak mewakilkan diri, dengan ini menyatakan menolak hak angket DPR atas KPK. Kami memilih tetap waras!”

Baca: Gerakan Indonesia Waras, Seniman Akan Berdiri di Depan KPK

Dukungan terhadap KPK dikemukakan oleh aktor sekaligus sutradara, Raden Mas Haryo Heroe Syswanto, budayawan Arswendo Atmowiloto, Dito Sugito, Butet Kartaredjasa, Renny Djajoesman, Tony Tamasoa, dan Agus Langgeng. Ada pula pesohor Endy Harsanto, Sambas, Toha Mantik, Felix Tahilatu, Duma Tandu, Herutomo, dan tokoh-tokoh lain.

"Kami menolak upaya pelemahan KPK oleh Dewan," kata Raden Mas Haryo Heroe Syswanto kepada Tempo, Ahad, 11 Juni 2017.

Setelah penyebaran melalui online, selanjutnya akan dilakukan aksi menyuarakan maklumat tersebut di Jakarta maupun di daerah. Melalui tagar #indonesiawaras, disebarkan ajakan untuk menggelar aksi dengan mengenakan busana bernuansa merah putih di depan Gedung KPK Jakarta dan daerah masing-masing.

Baca: IBC: Pembentukan Hak Angket KPK Sudah Cacat Sejak Awal

"Mari berhimpun dalam busana bernuansa merah putih dan lakukan aksi menyuarakan Maklumat Budaya Tolak Angket di daerah masing-masing pada hari Kamis, 15 Juni 2017, pukul 15.30 WIB, bersamaan dengan aksi yang kami lakukan di halaman depan kantor KPK Kuningan, Jakarta, pada hari dan waktu yang sama. Salam budaya Indonesia Waras," dikutip dari tager #indonesiawaras yang disebarkan di media sosial, 10 Juni 2017.

MAYA AYU | INDRI MAULIDAR

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

2 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

4 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

5 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

7 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

14 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

15 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

16 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

20 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

20 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya