TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyudi Djafar, mengatakan ada 227 kabupaten - kota di Indonesia yang mendapatkan predikat peduli Hak Asasi Manusia (HAM) pada akhir 2016. Predikat ini dikeluarkan pemerintah dan diumumkan Menteri Yasonna Laoly pada tahun lalu di Surabaya, Jawa Timur, saat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Ini mencapai hampir 50 persen dari jumlah kabupaten di Indonesia yang mencapai 500 daerah otonom. "Berdasarkan data ini, kami mengambil enam wilayah untuk diteliti," kata Wahyudi di Hotel Westin, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa 30 Mei 2017.

Baca: Hardiknas, Sekolah Didorong Terapkan Pendidikan HAM

Daerah yang diteliti, kata Wahyudi, merupakan daerah yang masuk dalam kota peduli HAM. Daerah yang diteliti seperti Padang, Surakarta, Kayong Utara, Gorantalo, Manggarai Timur, dan Jayapura.

Lembaga ini mengukur kinerja dari aspek struktur, proses, dah hasil kepedulian HAM, yang menunjukan data berbeda. "Ada daerah yang rajin membuat regulasi HAM tapi rendah pada hasil implementasi," ujar Wahyudi.

Baca: Bahas Pelanggaran HAM Berat, Wiranto Undang Komnas HAM

Untuk mengukur kepedulian HAM, menurut Wahyudi, lembaga ini melihat dari poin yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Proporsi anggaran dalam APBD bisa dilihat untuk memperhatikan HAM. "Belum banyak daerah yang melakukan hal ini," kata Wahyudi.

Wahyudi mengkritisi pemasukan beberapa daerah ke dalam daerah peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan Ham. Manggarai Timur dimasukkan sebagai peduli HAM tapi hasil penelitian kami hasilnya rendah. "Hasilnya 33,3 persen dari tiga aspek penelitian," kata dia.

Daerah yang bagus secara regulasi, kata Wahyudi, terkadang menyimpan api dalam sekam. Daerah Surakarta sebenarnya mendapat penilaian yang tinggi. Tapi Surakarta bermasalah pada toleransi beragama. "Masih ditemukan pemberian upeti kepada kelompok tertentu untuk keamanan tempat ibadah," ujarnya.

Kota Jayapura, berdasarkan penelitian ELSAM menurut Wahyudi isu keberagaman menjadi penting. Fungsi dari Forum Bersama umat beragama bisa sangat efektif meredam konflik. "Pelarangan pendirian pusat pendidikan agama juga tidak sempat memicu benturan," ujarnya.

IRSYAN HASYIM | BUDI R