Empat Asosiasi Umrah Dituding Melakukan Pungli Visa

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 22 Mei 2017 05:16 WIB

Ilustrasi pungli. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta menindak tegas empat asosiasi perjalanan umrah yang melakukan pungutan liar. Empat asosiasi itu mengutip biaya visa umrah US$ 15 per jemaah.

"Ada indikasi kuat pungutan liar visa umrah yang dilakukan empat asosiasi," kata Bayu Saputra Muslimin, alumnus Lemhannas, dalam jumpa pers di Restoran Aljazeerah, Jalan Pramuka, Jakarta, Ahad, 21 Mei 2017.

Baca: Jawaban First Travel Soal 270 Jemaah Umrah yang Belum Berangkat

Keempat asosiasi itu berinisial KTRI, AMHRI, ARD, dan HPH. Keempat asosiasi tersebut dianggap melakukan pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. Apalagi Kementerian Agama telah mengeluarkan imbauan yang melarang pungutan biaya untuk visa umrah sejak November 2016.

Kenyataannya, pungutan liar masih dilakukan empat asosiasi tersebut. "Karena itu, kami minta pemerintah jangan sekadar mengimbau, tapi juga harus melakukan tindakan tegas kepada pelaku," ujarnya.

Dia menuturkan, pada 2016, ada sekitar 634 ribu jemaah umrah dari Indonesia. Dengan pungli US$ 15 per jamaah, maka jumlah uang yang diambil asosiasi terbilang besar. Padahal, kata dia, setiap pungutan dari masyarakat harus dilakukan dengan aturan dan ada lembaga yang mengawasi.

Simak: Kementerian Agama Panggil First Travel Soal Keterlambatan Jemaah

Alumnus Lemhanas lain, Puspa Kemala, mengatakan pengaduan soal pungli itu didapat dari jemaah. "Kami juga mendapat keluhan dari sekitar 30 perusahaan yang sebenarnya tidak mau melakukan pungutan itu," ucapnya. Namun puluhan perusahaan itu tidak bisa berbuat banyak karena mendapat tekanan dari asosiasi. Puspa menduga duit hasil pungli itu dinikmati pengurus asosiasi.

Alumni Lemhanas berencana melaporkan indikasi pungli umrah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaporan akan dilakukan pada Senin atau Selasa depan. Langkah ini dilakukan karena mereka merasa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang ingin turut andil dalam pemberantasan pungli. "Kita tahu bahwa pemerintah Jokowi sedang gencar memberantas pungli," kata Bayu.

AMIRULLAH SUHADA

Video Terkait: Gagal Berangkat, Calon Jemaah Umroh dari Jawa Timur Ini Telantar




Berita terkait

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.

Baca Selengkapnya

Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

14 Juli 2022

Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

Rektor Unhas mengatakan perlu pembentukan tim terpadu pengelolaan konflik sosial Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Lemhanas bekerja sama dengan kampus.

Baca Selengkapnya

BPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila

12 Maret 2022

BPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila

Kementerian atau lembaga pemerintah perlu menyamakan persepsi tentang materi Ideologi Pancasila sehingga tidak ada beragam versi soal Pancasila.

Baca Selengkapnya

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.

Baca Selengkapnya

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Baca Selengkapnya

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.

Baca Selengkapnya

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.

Baca Selengkapnya

Alex Noerdin Ikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dari Lemhanas

26 Agustus 2019

Alex Noerdin Ikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dari Lemhanas

Mantan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode tahun 2019-2024, mengikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang digelar oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, Senin, 26 Juli 2019.

Baca Selengkapnya

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.

Baca Selengkapnya