TEMPO.CO, Jakarta – Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar adik mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Azmin Aulia, soal aset yang dibelinya dari Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos, anggota Konsorsium PNRI yang menang tender proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Jaksa menduga pembelian aset-aset itu ada hubungannya dengan pengadaan proyek e-KTP.

”Enggak ada hubungannya. Satunya tanah, satunya KTP, hubungannya apa?” kata Azmin Aulia saat bersaksi di sidang korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 18 Mei 2017.

Baca juga: Sidang E-KTP, Gamawan Fauzi Akui Terima Rp 1,5 Miliar, Namun...

Azmin Aulia dan adik Gamawan Fauzi lainnya, Afdal Noverman, hari ini, Kamis, 18 Mei 2017, bersaksi di sidang e-KTP. Azmin menyebutkan, ada dua aset yang ia beli dari Paulus Tannos, yaitu rumah toko (ruko) seharga Rp 2,5 miliar dan tanah seluas 2.425 meter persegi di kawasan Brawijaya seharga US$ 3,1 juta atau sekitar Rp 31 miliar. Namun di akta pembelian tanah tertulis tanah itu seharga Rp 20 miliar. “Agar pajaknya kecil,” katanya.

Untuk ruko, Azmin mengaku pembeliannya ia lakukan sendiri. Sedangkan untuk tanah di Brawijaya, ia membelinya secara patungan 50 : 50 dengan rekannya, Johnny G. Plate, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem.

Pembayaran tanah itu, kata Azmin, dilakukan dua kali. Pembayaran pertama US$ 2 juta, pembayaran kedua US$ 1,1 juta. “Transfer dari bank ke bank. Tapi saya lupa transfer dari rekening yang mana,” ujar Azmin.

Simak pula: Sidang E-KTP, Gamawan Fauzi: Kalau Berkhianat Saya Minta Dikutuk

Azmin mengatakan merasa menyesal membeli tanah di Brawijaya itu kepada Paulus. Sebab, setelah dibeli, ternyata lahannya kurang 250 meter persegi. Selain itu, ia digugat oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah. “Yang Brawijaya banyak masalah. Saya menyesal membeli itu,” tuturnya.

Nama Azmin tercantum dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Dalam surat dakwaan, ia disebut pernah memberikan uang US$ 2,5 juta kepada Gamawan. Sumber uang yang diduga berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong itu diduga diberikan agar Gamawan memperlancar penetapan pemenang lelang.

Dalam persidangan 16 Maret 2017, Gamawan Fauzi mengaku sudah lama mengenal Paulus. Saat masih menjabat Gubernur Sumatera Barat, ada beberapa pengusaha yang membuat kontrak kerja sama dengan PLN di Sumatera Barat, Paulus Tanos merupakan salah satu kontraktornya.

Video Terkait: Sidang E-KTP, Mantan Mendagri Gamawan Fauzi Klarifikasi Duit Rp 50 Juta

”Akhirnya ditandatangani di daerah yang bersangkutan supaya daerah tidak ada yang kekurangan listrik di Padang, saya baru tahu dari situ dia salah satu kontraktornya,” ujar Gamawan. Namun Gamawan mengaku tidak tahu bahwa Paulus Tannos terlibat dalam proyek e-KTP.

Namun saksi lain dalam persidangan e-KTP pada Kamis, 20 April 2017, Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby menyebut Paulus Tannos adalah orang kepercayaan Gamawan. “Saya ke rumah Pak Hendra di Kebayoran. Terus saya ngobrol dan dia pesan, ‘prinsipnya ikuti rambut putih. Paulus Tannos. Ke mana pun dia pergi pasti menang’,” kata Bobby.

Saat mengikuti pertemuan-pertemuan tim Fatmawati, Bobby, yang mantan pegawai PT Java Trade Utama—anggota Konsorsium Murakabi Sejahtera, konsorsium rekayasa bentukan Andi Agustinus—mengaku kerap melihat Paulus Tannos. Menurut kabar yang didengarnya, Paulus adalah orang dekat Gamawan Fauzi. “Saya tanya siapa itu. Karena lihat mobilnya mewah dan punya akses di Fatmawati. Katanya ini orangnya menteri,” ujarnya di depan sidang.

MAYA AYU PUSPITASARI