Korupsi E-KTP, KPK Periksa Lagi Mantan Sekjen Kemendagri

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 12 Mei 2017 13:15 WIB

Diah Anggraini, Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. Tempo/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil kembali mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini, sebagai saksi dalam dugaan korupsi e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik hari ini, Jumat, 12 Mei 2017. Diah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Selain Diah, hari ini penyidik KPK juga memanggil tiga orang swasta dalam kasus yang sama. Mereka adalah Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi; serta dua anggota tim Fatmawati, Eko Purwoko, dan Gugun. "Ketiganya juga diperiksa sebagai saksi untuk AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat, 12 Mei 2017.

Baca: Setya Novanto Serahkan Kasus E-KTP ke Penegak Hukum

Diah Anggraini sudah sering diperiksa dalam perkara e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo pernah mengungkapkan Diah adalah salah satu saksi yang berperan sentral. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto pun, namanya disebut bersama-sama dengan terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain menggunakan dana proyek e-KTP.

Sementara itu, Winata Cahyadi, pernah ikut dalam pilot project e-KTP bersama Andi Narogong. Namun, perusahaannya tidak dilibatkan dalam pelaksanaan tender. Saat bersaksi dalam sidang e-KTP, Winata sempat mengungkapkan adanya lobi-lobi ke DPR agar proyek ini disetujui.

Baca: Telusuri Peran Setya Novanto di E-KTP, Jaksa Panggil Paulus Tanos

Dalam konstruksi korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun ini, Andi Narogong diduga membentuk Tim Fatmawati untuk merekayasa tender proyek. Tim yang terdiri dari berbagai vendor itu kerap melakukan pertemuan untuk membahas pembentukan konsorsium-konsorsium yang akan mengikuti tender.

Proyek e-KTP ini akhirnya dimenangkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang dibentuk oleh Andi Narogong. Akibat korupsi yang dilakukan sejak dalam proses pembahasan, proyek ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Baca: KPK Dalami Aliran Dana Proyek E-KTP ke Hotma Sitompul

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

3 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

12 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

12 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

14 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

15 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

17 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya