TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (MP-PPP) berencana menggelar musyawarah nasional ulama untuk menyelesaikan konflik kepemimpinan yang terjadi di PPP. Munas ulama ini bisa saja berujung dengan rekomendasi pemilihan ketua umum PPP yang baru.

Partai berlambang Kakbah ini sudah dua tahun lebih mengalami dualisme kepemimpinan antara kubu Djan Faridz dan Muhammad Romahurmuziy. Menurut anggota Majelis Tinggi PPP, Anwar Sanusi, sejatinya kedua orang tersebut sudah batal menjadi pimpinan partai karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akibat mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Konflik Mendera PPP, Lulung Cs Bentuk Majelis Penyelamat Partai

Menurut dia, pergantian pimpinan ini nantinya tetap menunggu hasil munas dan rekomendasi para ulama. "Kalau memang alim ulama ini kemudian (berpendapat) ya sudahlah (keduanya) batal, tetapi berwudhu kembali lalu bertobat, kami taat dan patuh," katanya di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis, 11 Mei 2017.

Namun sebaliknya, bila ulama memutuskan keduanya harus diganti, maka pihaknya siap untuk mencari sosok yang tepat untuk memimpin PPP. "Jadi semuanya memang tergantung pada Munas Ulama," ujarnya.

Anwar menuturkan PPP tidak kekurangan kader yang dianggap layak menjadi pimpinan. Salah satunya adalah anggota DPRD DKI Jakarta-yang telah dipecat sebagai kader dari kedua kubu-Abraham Lunggana atau akrab disapa haji Lulung. "Haji Lulung memenuhi syarat. Kan calon ketua umum minimal satu periode di kepengurusan," ucapnya.

Namun, Anwar menegaskan sampai saat ini belum terpikirkan untuk menyelenggarakan muktamar luar biasa untuk mencari pemimpin baru. "Ini bisa saja, tapi pandangan dari ulama harus kami rumuskan dan kami kaji agar konflik ini berakhir," katanya.

Sementara itu, Lulung menjawab diplomatis kala ditanya bila ia dicalonkan untuk menjadi ketua umum PPP. "Nantilah, soal nanti itu. Jangan dibakar sekarang, yang penting tetap harus lewat konstitusi," kata dia.

AHMAD FAIZ