Menpolhukam Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenpolhukam Jakarta, 11 April 2017. TEMPO/Albert/magang
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tak menampik dirinya diminta Presiden Joko Widodo mengkaji persoalan terkait dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menentang Pancasila. Dia memastikan ada keputusan politik yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.
"Kami juga melihat hukum yang ada. Karena itu, tunggu saja. Dalam waktu singkat, tidak usah diributkan, pasti ada keputusan," ujar Wiranto di depan kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017.
Keputusan itu akan menentukan posisi dan keberlanjutan ormas. "Tunggu saja, ya. Tentu kami perlu proses yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan melalui acuan hukum di Indonesia," tuturnya.
Wiranto mengaku tak mengabaikan aspirasi dan saran dari berbagai pihak mengenai ormas yang diindikasi menentang Pancasila. Namun penindakan pun harus berjalan sesuai dengan prosedur.
"Ormas-ormas itu pada saat mendaftar juga sangat menghormati hukum dan ideologi Pancasila. Tatkala dalam kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, ya, harus kami bubarkan, kami larang," ucapnya.
Adapun Jokowi sudah angkat bicara mengenai hal ini. Dia tak ragu mengambil keputusan tegas terkait dengan ormas yang anti-Pancasila. "Jangan sampai energi kita habis untuk urusan yang tidak produktif," ujar Jokowi di Jakarta pada 5 Mei lalu.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah berhak membubarkan ormas yang tak mengakui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "Pemerintah bisa mencabut terdaftarnya ormas itu bila tidak mengakui keduanya," tuturnya.
Pernyataan Tjahjo saat itu mengacu pada ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kontroversial karena mengusung isu tentang negara khilafah. Ideologi yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia itu pun dikabarkan merebak ke sejumlah komunitas, termasuk perguruan tinggi.
Adapun juru bicara HTI, Ismail Yusanto, membantah bila organisasinya disebut anti-Pancasila. Menurut Ismail, HTI berjuang menyelamatkan Indonesia dari paham neoliberalisme dan neoimperialisme.
