Ribuan buruh dari berbagai elemen organisasi buruh menggelar aksi unjuk rasa di Depan Istana Negara, 1 Mei 2016. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2016, kaum buruh mengajukan tuntutan menolak upah murah serta pencabutan PP No. 78 Tahun 2015, tentang penghentian kriminalisasi buruh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mendengarkan tuntutan para buruh pada peringatan Hari Buruh atau May Day, Senin, 1 Mei 2017.
Saleh mengatakan setiap tahun mereka selalu mengajukan tuntutan. “Kalaupun tidak semua dapat dipenuhi secara langsung, setidaknya ada satu-dua tuntutan yang dapat dilaksanakan,” ujar Saleh melalui keterangan tertulis, Ahad, 30 April 2017.
Saleh meminta, setelah mendengarkan tuntutan para buruh, pemerintah mempelajari dan mencarikan solusi dari tuntutan itu. Ia mencontohkan, umumnya para buruh menuntut peningkatan kesejahteraan dan perlindungan. Dua poin itulah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah.
Menurut dia, peringatan Hari Buruh harus jadi momentum peningkatan kesejahteraan buruh. Ia menolak peringatan setiap tahun tersebut hanya sebatas seremonial. Untuk itu, ucap Saleh, tuntutan buruh yang rasional seharusnya dipenuhi pemerintah.
Saleh mengingatkan pemerintah bahwa buruh berperan penting dalam pembangunan nasional. Untuk itu, ia meminta semua pihak, termasuk pemerintah, memberikan apresiasi atas hasil kerja para buruh.
Saleh berharap, peringatan Hari Buruh dilaksanakan dengan aman dan tertib. Menurut dia, segala tuntutan yang baik akan didengar dengan baik. Tuntutan yang baik, ucap dia, tentunya disampaikan dengan cara-cara yang baik pula. Di samping itu, aparat keamanan pun harus menjalankan tugas profesional. “Saya yakin aparat kepolisian sudah terbiasa dan siap melakukan pengamanan secara baik.”
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.