TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan ada satu isu krusial penyebab penanganan TKI hingga kini terus bermasalah. Menurut Dede penyebab itu adalah dualisme kelembagaan dalam menangani masalah TKI. “Ada dualisme kelembagaan, BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja,” kata dia di DPR, Rabu, 26 April 2017.

Saat ini DPR menggenjot pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sempat mandeg. Dede menuturkan ada sebanyak 8 isu yang dibahas. Namun dari 8 isu tersebut, ada satu isu yang mengganjal yaitu arah tanggung jawab badan penempatan TKI.

Baca juga:
Bahas RUU Perlindungan TKI, DPR dan Pemerintah Sepakati 7 Isu

Menurut Dede, pemerintah meminta agar pembentukan badan TKI yang disepakati itu bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Tenaga Kerja. Namun DPR menginginkan agar badan tersebut langsung bertanggung jawab ke Presiden tanpa melalui Kementerian Tenaga Kerja. “Kami berharap Presiden langsung, kalau ada urusan masalah TKI langsung berurusan dengan badan,” kata dia. Meski begitu, kata dia, fungsi regulator tetap ada pada kementerian terkait.

Dede menambahkan dalam rancangan undang-undang tersebut pihaknya mengusulkan pembentukan atase ketenagakerjaan di luar negeri yang khusus mengurus persoalan TKI. Menurut dia, selama ini fungsi pengendalian dan pengawasan dari Konsulat Jenderal RI di luar negeri belum cukup mengurus persoalan TKI.

Baca juga:
Pemerintah Targetkan 2017 Tak Ada Lagi TKI Kerja Borongan

Dede menyebut misalnya di Arab Saudi yang ada sekitar 3 juta TKI, perwakilan pemerintah di negara itu belum cukup menangangi persoalan TKI. “Sehingga di undang-undang ini mewajibkan atase ketenagakerjaan.”

Menurut Dede, dalam masa reses nantinya tim ahli yang dibentuk tetap akan bekerja untuk membahas isu-isu yang telah disepakati. Misalnya soal pembentukan badan TKI, pelatihan terhadap calon TKI, peran daerah dalam advokasi dan informasi, hingga layanan terpadu satu pintu bagi calon TKI.

Namun yang lebih penting dan mendesak adalah penyatuan suara dari pemerintah agar badan yang dibentuk untuk mengurusi TKI langsung bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. “Kami selesaikan terlebih dahulu sampai pemerintah satu suara,” kata Dede Yusuf.

DANANG FIRMANTO