TEMPO.CO, Makassar - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan semua penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang berjumlah 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), akan menerima bantuan nontunai pada akhir Mei 2017. Menurut dia, dana itu akan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sehat (KKS).

"Kami berharap dana itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga dari fakir miskin," kata Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan di Makassar, Kamis, 27 April 2017.

Baca: Perluas Layanan BPJS Kesehatan, BNI Gandeng Mitra-mitra Usaha Ini

Dengan demikian, Khofifah melanjutkan, warga mempunyai otoritas untuk menggunakan dana bantuan sosialnya. Bahkan, menurut dia, penerima bantuan bisa juga mulai belajar menabung. "Setiap penerima manfaat mendapat bantuan empat kali setahun sebesar Rp 500 ribu," tuturnya.

Khofifah menambahkan, dana itu bisa digunakan untuk transaksi melalui jaringan e-Warung. Sebab, jaringannya terkoneksi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang tersebar di Indonesia. Ia menyebutkan, hingga April, penerima manfaat ada di 98 kota dan 200 kabupaten se-Indonesia. Untuk 2018, ucap dia, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 10 juta orang.

"Kami target tahun depan penerima manfaat meningkat dari 6 juta menjadi 10 juta orang," Khofifah berujar.

Baca: Dirut BPJS: Iuran BPJS seperti Gotong Royong dan Arisan

Namun, kata dia, untuk prosesnya, penerima PKH harus terkoneksi dengan satelit. Sebab, bantuan ini akan terkonversi dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Penerima PKH dan BPNT sama 10 juta orang yang sudah terkoneksi di KKS. Jadi dalam KKS ada subsidi listrik dan gas elpiji 3 kilogram," ujar Khofifah.

Karena itu, dia menuturkan, semua harus dikoordinasikan dengan kepala dinas sosial agar melakukan persiapan. Hingga kini Khofifah tengah fokus melakukan pemetaan area. Pasalnya, masih ada beberapa desa yang belum terjangkau satelit atau blank spot. "Saya minta tolong APBD atau amil zakat bisa mendukung, sehingga bisa menjawab kebutuhan fakir miskin."

Baca: Alasan Ada Batasan Kuota BPJS, Pria Ini Terpaksa Pulang dan Wafat

Selain itu, Khofifah akan terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menghindari salah sasaran. Sehingga Sistem Konfirmasi Data Sosial Terpadu diharapkan bisa konfirmasi data diperbarui setiap enam bulan sekali.

DIDIT HARIYADI