TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan regulasi yang mengatur biaya perjalanan ibadah umrah.
Regulasi tersebut menyusul minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah yang terus meningkat. Paket umrah yang ditawarkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga semakin beragam, termasuk paket umrah murah (promo) yang belakangan memunculkan beberapa masalah penundaan keberangkatan jemaah.
"Regulasi ini akan mengatur agar ke depan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengaudit paket-paket umrah. Dan bila dinilai tidak rasional, paket umrah tersebut dapat dihentikan," ujar Muhajirin Yanis dalam siaran resmi Kementerian Agama, Kamis, 27 April 2017.
Muhajirin menuturkan saat ini banyak masukan dari sejumlah pihak, termasuk Asosiasi Umrah, agar Kementerian Agama dapat menetapkan harga minimal penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Sebagian dari mereka bahkan ada yang merilis harga dasar biaya perjalanan umrah karena Kementerian Agama tidak kunjung menetapkan batas minimalnya.
Muhajirin membantah anggapan bahwa Kementerian Agama tak peduli atas desakan penetapan harga minimal. Dia menjelaskan, fatwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membatasi Kemenag untuk menetapkan harga minimal. Ia juga mengaku telah berkonsultasi secara normal di kantor KPPU. Menurut KPPU, penetapan harga minimal umrah akan membatasi hak konsumen untuk mendapat harga kompetitif. “Oleh KPPU, Kemenag diminta menetapkan layanan minimal umrah, bukan harga minimal umrah,” tutur Muhajirin.
Ia menambahkan, Kementerian Agama juga terus mengkampanyekan gerakan nasional 5 Pasti Umrah. Jemaah yang akan mendaftar umrah harus memastikan penyelenggaranya berizin resmi, jadwal keberangkatan, penerbangan, hotel, dan visanya.
