TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Effendi Simbolon menuturkan persoalan reshuffle kabinet seharusnya dibicarakan transparan dengan lembaga legislatif meski menjadi hak prerogatif Presiden. Menurut politikus PDIP tersebut, DPR memiliki fungsi pengawasan sehingga perlu diajak bicara dalam rencana reshuffle kabinet. “DPR jangan dimandulkan,” kata dia di DPR, Rabu, 26 April 2017.
Effendi menyebutkan posisi DPR saat ini terkesan hanya menjadi birokrat. Artinya hanya dimintai komentar perihal kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemeritah. Padahal DPR berhak memberikan saran termasuk rencana pergantian kabinet.
Menurut Effendi, munculnya isu reshuffle mengisyaratkan adanya ketidakstabilan dalam pemerintah. Namun ia berharap agar rencana perombakan kabinet tersebut adalah yang terakhir kalinya dalam akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Effendi menilai isu reshuffle berdampak luas hingga ke investor. Ia mencontohkan dampak terhadap reshuffle bisa dirasakan oleh para investor pada kestabilan perekonomian maupun politik. “Mereka menjadi was-was,” kata dia.
Effendi menuturkan pihaknya berpesan agar apabila terjadi reshuffle maka harus memiliki indikator yang jelas. Jangan sampai sisi subjektivitas menjadi alasan utama Presiden merombak kabinetnya. “Transparan ke DPR, jangan jadi rumors,” ujar Effendi.
Isu perombakan kabinet kembali bergulir saat ini. Isu itu mencuat setelah Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan tentang target yang dipasang untuk para menterinya di Konggres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia pekan lalu. Presiden mengatakan menteri yang tidak mampu menyelesaikan target bisa saja diganti.
