TEMPO.CO, Jakarta - Tepat sehari sebelum melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimatan Tengah, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan tanggapan soal rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke sana. Menurut pria asal Makassar tersebut, tidak gampang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya.

"Setahu saya hal itu masih studi dan pemindahan itu bukan pekerjaan mudah. Contohnya, pegawai pemerintahan pusat dari semua lembaga dan departemen itu mendekati 800 ribu orang. Itu bagaimana cara memindahkannya?" ujar Jusuf Kalla bertanya-tanya saat ditanyai di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 25 April 2017.

Baca: Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya, Bappenas: Kajian Selesai Tahun Ini

Contoh kesulitan lainnya, kata Jusuf Kalla, adalah membayangkan bagaimana unsur-unsur negara lainnya dipindahkan ke sana. Unsur-unsur negara yang dimaksud adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Markas Besar TNI, Markas Besar Kepolisian, hingga kantor-kantor pusat partai.

"Ratusan ribu orang juga harus disiapkan untuk itu. Swasta pun juga harus pindah kantor pusat," ujar Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa dia tidak menentang rencana tersebut, hanya memberikan pandangannya. Ia juga tak menyangkal bahwa Kalimantan menjadi lokasi menarik karena kondisi geologisnya yang luas. Namun, kalau memang pemindahan itu ingin diwujudkan, Jusuf Kalla menyarankan studi pemindahan dilakukan secara bertahap dan detail.

Sebagaimana telah diberitakan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyampaikan beberapa pekan lalu bahwa Presiden Joko Widodo memiliki rencana memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya. Dan, Presiden Joko Widodo sudah meminta pihaknya untuk mulai melakukan kajian-kajian teknis.

Bambang mengklaim Presiden Joko Widodo sangat serius dengan rencana tersebut. Kalau tidak, menurut Bambang, tidak mungkin kajian itu diminta karena pemindahan ibu kota berpotensi membebani Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara.

Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya sendiri bukan hal baru. Almarhum mantan Presiden Soekarno pernah merencanakannya juga. Dalam buku "Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya", Bung Karno mempertimbangkan Palangkaraya sebagai lokasi baru agar pemerintahan tak terpusat di Jawa. Selain itu, karena Palangkaraya lebih luas sehingga mudah untuk mendesain tata kota di sana.

ISTMAN MP