Wapres Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan terkait hasil quick count Pilkada DKI putaran kedua di pendopo rumah dinas Wapres, 17 April 2017. Tempo/Amirullah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat suara perihal sinyal perombakan kabinet yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada pekan lalu. Menanggapi hal itu, ia memilih menunggu sikap akhir Presiden Jokowi.
"Ya, perombakan kabinet itu kan hak prerogatif presiden," ujar Kalla setelah menutup Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Senin, 24 April 2017.
Sebagaimana diberitakan pekan lalu, Jokowi mengeluarkan sinyal perombakan kabinet saat membuka Kongres Ekonomi Umat MUI. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan perombakan kabinet akan dilakukan apabila menteri tak mampu mencapai target kerja yang ia tetapkan.
Jokowi berujar, dia sudah memiliki penilaian perihal siapa yang pantas digeser atau diberhentikan dan mana yang tidak. Jokowi mengaku tak mempersoalkan apabila standarnya disebut ketinggian.
Kalla mengamini pernyataan Jokowi tersebut dengan menyatakan pria asal Solo itu pasti punya pertimbangan apabila ingin melakukan perombakan kabinet, dan setiap pertimbangan pasti ada penilaian yang menjadi tolok ukur.
"Merombak kabinet atau tidak itu bergantung pada cara penilaian yang dilakukan presiden. Ya, itu urusan pemerintah (siapa menteri yang bernilai buruk)," ujarnya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang menerima penghargaan dari Palang merah Indonesia (PMI) Pusat yang diberikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) M. Jusuf Kalla.