Wakil Presiden Amerika Serikat Micahel Pence berbincang dengan Presiden Indonesia, Jokowi saat berkunjung ke Istana Kepresidenan di Jakarta, 20 April 2017. REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa masalah izin usaha pertambangan khusus Freeport sempat disinggung Presiden Joko Widodo dalam kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Luhut mengklaim Pence puas dengan penjelasan Presiden Joko Widodo soal Freeport.
"Pence sangat puas dengan penjelasan Presiden Joko Widodo," ujar Luhut saat dicegat awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 20 April 2017.
Sebagaimana diketahui, IUPK Freeport masih bermasalah hingga saat ini. Freeport kurang puas dengan syarat-syarat penggantian kontrak kerja menjadi IUPK yang berarti mereka harus mengikuti kebijakan perpajakan yang bersifat prevailing serta melakukan divestasi saham 51 persen.
Hingga berita ini ditulis, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport masih berlanjut dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai leading sector-nya. Pemerintah sendiri optimistis Freeport akan menuruti syarat-syarat IUPK yang ditetapkan.
Luhut mengatakan, hal yang dijelaskan Presiden Joko Widodo kepada Pence lebih banyak berkaitan dengan divestasi 51 persen saham Freeport. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo perlu menjelaskan kepada Pence alasan di balik kenapa pemerintah Indonesia menghendaki saham sebesar 51 persen.
Untuk hal yang lain, misalnya yang berkaitan dengan pajak prevailing, Luhut mengatakan bahwa hal itu hanya disinggung sedikit. Presiden Joko Widodo, kata ia, lebih memprioritaskan masalah divestasi tadi serta pembahasan soal kerja sama bilateral ekonomi.
"Masa rakyat kita minta saham lebih banyak gak boleh?" ujar Luhut.
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
12 jam lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.