TEMPO.CO, Ponorogo - Warga dan pengunjung masih nekat menerobos zona merah bahaya longsor di Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, meski telah dipasang rambu dan garis polisi tanda larangan masuk. Wilayah tersebut ditetapkan sebagai zona bahaya karena potensi terdampak longsor susulan.

Kepala Kepolisian Sektor Pulung Ajun Komisaris Besar Deny Fachrudianto mengatakan warga yang kepergok melanggar rambu larangan masuk kawasan zona bahaya longsor rata-rata berasal dari luar daerah. Mereka, kata dia, penasaran dengan kondisi permukiman di daerah terdampak bencana longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, awal April 2017.

"Mereka masuk hanya untuk menonton. Ada juga warga lokal yang nekat beraktivitas di rumahnya meski ada perintah pengosongan," kata Deny di Ponorogo, Minggu 16 April 2017.

Baca: Ini Ukuran Lahan Untuk Relokasi Korban Longsor Ponorogo

Untuk mencegah risiko bencana longsor susulan ataupun banjir lumpur seperti terjadi sepekan lalu atau Minggu, 9 April 2017, Deny memastikan pengawasan dilakukan secara terus-menerus. Warga atau pengunjung yang "kucing-kucingan" masuk zona bahaya akan langsung ditegur lalu diusir untuk kembali ke daerah/zona aman.

"Ada yang dari luar daerah masuk lalu berjalan menyusuri kawasan berbahaya mulai sektor D hingga C. Mereka menyusuri dari pinggir, padahal itu jelas dilarang dan berbahaya," tuturnya.

Demi mencegah warga yang nekat masuk, kata Deny, polisi bersama tim BPBD Ponorogo telah memasang tanda larangan masuk di delapan titik yang masuk kategori zona merah.

Baca: Relokasi Permanen Korban Longsor Ponorogo Bakal Dibahas di DPRD

Pada Jumat 14 April 2017, Deny sempat beberapa kali mengusir komunitas bermotor yang berkendara memasuki zona bahaya untuk sekadar melihat kondisi terkini daerah terdampak dan melakukan swafoto. "Jalan itu bukan untuk umum, ini dibuka untuk penyelamatan alat berat tersebut. Namun sangat disayangkan, masih banyak masyarakat yang mengabaikan peringatan ini," kata Deny.

Pantauan di lapangan, pengunjung yang nekat menerobos mengaku berasal dari luar Ponorogo dan bukan warga asli Desa Banaran. BPBD Ponorogo sampai saat ini masih belum mencabut status waspada di area terdampak longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung.

Pascalongsor susulan pada Minggu 9 April 2017, BPBD dan tim SAR gabungan menetapkan perluasan area zona bahaya di bawah sektor D, akibat besarnya volume lumpur sisa longsoran yang dikhawatirkan kembali bergerak seiring hujan yang terus mengguyur. Proses pencarian warga yang tertimbun tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dihentikan lantaran bisa membahayakan warga dan tim penanganan longsor.

Baca: Longsor Ponorogo: Di Balik Tawa Anak-anak yang Belajar di Masjid

Ada sedikitnya 30 keluarga di bawah sektor D yang sebelumnya tidak terdampak langsung longsor besar pada Sabtu 1 April 2017, akhirnya dievakuasi sampai batas waktu yang belum ditentukan akibat kondisi material longsor/lumpur yang labil dan cenderung semakin jenuh akibat hujan.

Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Yanuar Rachmadi mengatakan meski evakuasi korban sudah dihentikan namun penanganan mitigasi akan terus berlanjut. “Penanganan mitigasi dilakukan untuk mengalirkan lumpur akibat dari longsor susulan,” kata Yanuar saat dihubungi Tempo, Selasa, 11 April 2017.

Adapun longsor susulan yang kembali terjadi di Ponorogo pada Minggu, 9 April 2017, menyebabkan kondisi tanah semakin gembur. Yanuar mengatakan, hal tersebut membuat tanah turun dan melorot ke bawah dari sektor A dititik nol menuju sektor D.
“Maka dari itu akan terus dilakukan mitigasi agar turunan tanah ini tidak sampai menjadi sumber bencana baru,” ujar Yanuar.

Baca: UGM Simpulkan 4 Faktor Dahsyatnya Longsor di Ponorogo

Yanuar mengatakan, penanganan mitigasi dilakuan dengan dua upaya yaitu struktural dan nonstruktural. Dia menjelaskan, mitigasi struktural dilakukan melalui upaya fisik seperti mengalirkan lumpur ke tempat yang lebih aman. Sedangkan mitigasi non struktural, Yanuar menambahkan, dilakukan melalui upaya penyuluhan kepada warga korban bencana longsor. “Selain mitigasi lingkungan, kami juga melakukan trauma healing kepada warga,” kata Yanuar.

Menurut dia, trauma healing pasca bencana sangat penting mengingat banyak korban longsor yang trauma. Yanuar menuturkan, pendampingan konseling tersebut akan diberikan kepada masyarakat khususnya anak-anak dan lansia. “Karena korban bencana seperti mereka pasti memiliki trauma dan perlu mendapat pemahaman, yang tentu saja tidak dilakukan sekali waktu,” Yanuar menjelaskan.

Baca: Longsor Ponorogo, Cerita Pilu Ibu Muda Kehilangan 8 Anggota Keluarga

Selain pendampingan kejiwaan, Yanuar menambahkan, pendampingan pendidikan juga dilakukan dengan melalui pendekatan ke setiap rumah. Menurut dia, hal tersebut juga penting dilakukan agar anak-anak tetap bersemangat untuk pergi sekolah.

“Terkadang anak-anak masih takut dan berpikiran lokasi sekolahnya akan ada longsor lagi, maka dari itu pendekatan ini perlu agar mereka tidak sampai putus sekolah,” tutur Yanuar.

Sementara itu, jumlah pengungsi terakhir yang dihimpun sebanyak 178 orang dengan 34 Kepala Keluarga. Untuk relokasi, Yanuar menambahkan, ada dua upaya untuk merelokasi warga yaitu dengan membangun tempat penampungan sementara dan hunian sementara. “Penampungan sementara ini dibangun di dua titik dan disekat-sekat menjadi beberapa kamar,” Yanuar berujar.

Baca: BPBD Jawa Timur: Wilayah Longsor Ponorogo Termasuk Rawan Bencana

Sedangkan untuk relokasi permanen, pemerintah akan mendirikan hunian yang akan dibangun di masing-masing lahan mereka. “Sambil menunggu hunian masing-masing selesai, pengungsi akan tinggal di tempat penampungan sementara,” kata Yanuar.

JAYANTARA MAHAYU | ANTARA