Puluhan abdi dalem Kraton Kasunan Surakarta membawa Gamelan dengan perangkatnya untuk dibawa ke Bangsal Pradangga Halaman Masjid Agung Surakarta, Jawa Tengah, 5 Desember 2016. Gamelan tersebut diarak keluar dari Keraton Kasunanan Surakarta. TEMPO/Bram Selo Agung
TEMPO.CO, Solo - Beberapa petinggi Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta akan diperiksa polisi terkait laporan pemalsuan gelar kebangsawanan palsu. Pemeriksaan akan dilakukan di Kepolisian Jawa Tengah di Semarang.
Dia menyebut ada tiga orang yang dipanggil untuk diperiksa. "Ada Gusti Moeng (Koes Murtiyah), Gusti Puger dan Kanjeng Winarno," katanya. Rencananya, mereka akan hadir memenuhi panggilan tersebut.
Meski demikian, Wirabhumi yakin tidak ada unsur pidana dalam pemberian gelar yang dilakukan sejak 2013 itu. "Pemberian gelar kebangsawanan ini merupakan bagian dari upacara adat Tingalan Jumenengan," katanya.
"Hanya saja, sejak 2013 raja berhalangan sehingga tidak bisa mengikuti Tingalan Jumenengan," katanya. Kondisi itu terkait dengan konflik internal dalam keraton. "Padahal pemberian gelar harus dilakukan," katanya.
Akhirnya, Dewan Adat akhirnya mengangkat salah satu kerabatnya sebagai pelaksana tugas raja. "Hal ini kami lakukan agar persyaratan untuk penyelenggaraan upacara adat bisa lengkap," katanya beralasan.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah komisaris Besar Djarod Padakova mengakui bahwa pihaknya telah melayangkan panggilan kepada Dewan Adat. "Akan kami periksa di Semarang pada Senin 17 April 2017 besok," katanya.
Menurut Djarod, polisi juga telah menyita beberapa barang yang diduga terkait dengan kasus itu. "Ada dokumen, komputer, printer serta beberapa barang lain," katanya.
Terjadi sejak 2004, Begini Awal Sejarah Konflik Keraton Surakarta
27 Desember 2022
Terjadi sejak 2004, Begini Awal Sejarah Konflik Keraton Surakarta
Sejarah awal konflik internal Keraton Surakarta akibat perebutan tahta raja antara Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi dan KGPH Tedjowulan sepeninggal Raja Paku Buwono XII pada 12 Juni 2004.
