Novel Baswedan Diserang, Jusuf Kalla: Biaya Berobat Ditanggung Pemerintah  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 13 April 2017 12:44 WIB

Jurnalis dan pegawai KPK Gelar Aksi Empati untuk Novel Baswedan di halaman Gedung KPK, Rabu, 12 April 2017. Tempo/Maya Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pimpinan KPK meminta bantuan biaya pengobatan untuk Novel Baswedan yang disiram air keras oleh orang tak dikenal. Kalla mengatakan bantuan biaya pengobatan diberikan pemerintah kepada Novel yang dianggap sebagai petugas negara.

Kalla berujar, bantuan tersebut diberikan pemerintah, bukan pribadi. "Pemerintah membantu pengobatannya. Pemerintah, bukan pribadi. Sebab, kalau pribadi, tentu sulit, tidak diterima, nanti dikira gratifikasi," ucap Kalla, Kamis, 13 April 2017, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Baca :

Novel Baswedan Disiram Air Keras, Bambang: Koruptor Serang Balik
Kisah Novel Baswedan yang Tetap Tersenyum Meski Dirundung Teror

Menurut Kalla, Novel adalah penyidik senior KPK yang sedang menyidik perkara besar, yaitu kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Meski belum diketahui, apakah penyiraman air keras itu terkait dengan penyidikan kasus besar yang sedang disidik Novel, pemerintah akan membantu pengobatannya. "Dia dibutuhkan KPK. Jadi pemerintah membantunya sebagai petugas negara," ujar Kalla.

Ketua KPK Agus Rahardjo menemui Kalla pada Selasa malam lalu di rumah dinas wakil presiden di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Agus didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan mantan Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji. Pertemuan itu juga dihadiri mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin.

Kalla menuturkan, dalam pertemuan tersebut, pimpinan KPK juga meminta kerja sama dengan Kepolisian RI untuk meningkatkan keamanan penyidik KPK. Pertemuan itu pun membicarakan bantuan pengobatan Novel.

Simak pula: DPRD Jawa Tengah: Pejabat Publik Kok Jadi Inisiator Cabang FPI?


Agus mengatakan KPK terpaksa meminta bantuan karena tak bisa serampangan menggunakan dana untuk keperluan pengobatan Novel, yang diperkirakan butuh biaya besar.

“Bisa jadi temuan janggal kan kalau menggunakannya serampangan,” ucap Agus, Rabu kemarin. Selain itu, KPK akan meminta penambahan anggaran khusus untuk pengobatan itu. “Pemerintah sepakat akan ada tambahan anggaran yang diberikan khusus untuk pengobatannya,” ujarnya. “Karena ini musibah yang dikecam semua orang.”

Kebutuhan dana untuk penanganan medis terhadap Novel diperkirakan meningkat. Air keras yang disiramkan ke wajah Novel oleh dua pelaku pada Selasa lalu merusak kornea matanya. Kemarin, Novel diterbangkan ke Singapura untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit yang diawaki para ahli terkemuka dalam kasus paparan kornea akibat cairan kimia.

AMIRULLAH SUHADA | INDRI MAULIDAR

Video Terkait:
Sejumlah LSM Gelar Aksi Solidaritas untuk Novel Baswedan di Depan Gedung KPK
Wajah Disiram Air Keras, Novel Baswedan Dirujuk ke Jakarta Eye Center


Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

4 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

15 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

16 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

18 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

18 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

19 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

22 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya