Mega Ingin Pensiun dari Ketua Umum PDIP, Kalla: Mungkin Jenuh

Reporter

Editor

Pruwanto

Rabu, 5 April 2017 06:00 WIB

Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla, dalam peringatan Perayaan HUT ke-44 PDI Perjuangan di Jakarta Convention Centre, Jakarta, 10 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla mengomentari pernyataan Megawati Soekarnoputri bahwa Mega ingin pensiun dari posisi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalla mengatakan keinginan Megawati bisa muncul karena Mega sudah bosan dengan politik.

Baca juga: Mega Ingin Pensiun Sejak Tahun Lalu

“Beliau juga ada hak-hak pribadi, mungkin juga sudah jenuh politik,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 4 April 2017. Meskipun hak pribadi, Kalla mengatakan Presiden RI ke-5 ini punya kesulitan sendiri untuk pensiun. Sebab, keinginan itu bergantung pula pada sikap anggota PDI Perjuangan.

Kalla meminta masyarakat menunggu keputusan antara Megawati dan PDI Perjuangan.

Megawati menyatakan keinginannya untuk pensiun saat memberi arahan dalam rangka HUT ke-17 Banteng Muda Indonesia di Menteng, Jakarta, Kamis 4 April 2017. Mega mengatakan seharusnya sudah pensiun sejak tahun lalu.

Lepas dari pernyataan Megawati itu, Kalla memuji ketokohan putri Sukarno itu dalam perpolitikan nasional. Pujian itu dilihat dari kedatangan sejumlah orang, termasuk politikus dari partai lain, untuk berkonsultasi. Kalla menganggap Megawati berpendirian teguh.

Selain dianggap tegas, Kalla mengatakan, Megawati punya sifat keibuan. "Susah itu,” kata Kalla soal Mega. “Ada orang tegas tapi ramah juga."

Menurut Kalla, banyak orang tegas tapi tak ramah, atau ada orang ramah tapi tak tegas. Beda dengan Megawati, kata Kalla, "ini kalau tidak suka, ya tidak suka. Kalau setuju, dikatakan setuju. Kalau tidak setuju, dikatakan tidak setuju. Tidak ada lain-lainnya."

AMIRULLAH SUHADA | BENEDICTA ALVINTA

Berita terkait

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

3 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

28 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

29 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

34 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

36 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

37 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

38 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

38 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

40 hari lalu

Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya