Dirut PT PAL Ditahan, Pengiriman Kapal ke Filipina Tetap Jalan

Reporter

Editor

Elik Susanto

Sabtu, 1 April 2017 09:34 WIB

Direktur Utama PT PAL Indonesia, M Firmansyah Arifin usai diperiksa di Gedung KPK, 31 Maret 2017. KPK menahan M Firmansyah Arifin terkait pembayaran "fee agency" penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) ke Filipina. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Surabaya - Rencana pengiriman kapal perang SVV (Strategic Sealift Vessel) produksi PT PAL Indonesia pesanan Filipina tetap dilanjutkan. Pengiriman pesanan dan jalannya roda perusahaan tak terpengaruh oleh status Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin sebagai tersangka kasus suap penjualan kapal tersebut.


Firmansyah ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi penjualan kapal. Firmansyah bahkan turut dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta dan Surabaya pada Kamis, 30 Maret 2017.

Baca juga:
OTT Perkapalan, KPK Tetapkan Dirut PT PAL Jadi Tersangka


Kepala Departemen Hubungan Masyarakat PT PAL Indonesia, Bayu Wicaksono, mengatakan, rencana pengiriman akan dilakukan pada pertengahan April 2017. Ini sebagai komitmen perusahaan untuk memenuhi ketetapan waktu sesuai perjanjian awal.

Bayu menjelaskan, ketepatan waktu pengerjaan dan pengiriman menjadi catatan tersendiri dan merupakan nilai tambah yang ditawarkan PT PAL Indonesia kepada negara pemesan. "Selain itu kualitas barang dan harga yang bersaing menjadi keunggulan bahwa produk bangsa Indonesia, sehingga bisa bersaing dengan dunia internasional," kata Bayu, Sabtu 1 April 2017.

Filipina memang telah memesan 2 unit kapal perang LPD jenis SSV yang dilengkapi persenjataan canggih. Kapal ini juga memiliki tempat pendaratan 3 helikopter dengan fasilitas hanggar.


Simak
Kasus Suap Kapal, Ini Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK

Kapal SSV-2 memiliki kemampuan mengangkut 2 unit kapal landing craft utility (LCU) ditambah berbagai macam kendaraan tempur dari truk militer hingga Amphibious Assault Vehicle (AAV). Dengan draf kapal 5 meter, SSV-2 juga mampu menjangkau hingga ke perairan dangkal serta dapat difungsikan sebagai rumah sakit apung.


Bayu menegaskan produksi kapal perang tidak terganggu adanya kasus penetapan tersangka tersebut. Beberapa kapal perang yang sedang diproduksi, kata Bayu, di antaranya pesanan Kementerian Pertahanan RI, yakni Kapal Cepat Rudal 60 meter atau KCR-60M PT PAL Indonesia, yang memasuki tahap kedua. "Tidak ada yang berhenti. Semua tetap berproduksi seperti biasa. Klien tidak perlu khawatir," kata Bayu.

Baca: Ketika Direktur Utama PT PAL Kenakan Rompi Oranye KPK


Advertising
Advertising

Selain Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin sebagai tersangka, KPK juga menetapkan Agus Nugroho, perantara suap dari agency Ashanti Sales Inc); Arief Cahyana selaku General Marketing Treasury PT PAL, dan Saiful Anwar selaku Direktur Keuangan PT PAL, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.


Wakil Ketua KPK basaria Panjaitan mengatakan, Firmansyah, Arief dan Agus sudah ditahan dalam operasi tangkap tangan di Jakarta dan Surabaya. Dalam operasi itu, penyidik KPK menyita uang sebesar US$ 25 ribu atau sekitar Rp 325 juta.

ANTARA | GRANDY AJI

Berita terkait

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 jam lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

12 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

16 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

17 jam lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

1 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

2 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

2 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

2 hari lalu

Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina

Baca Selengkapnya

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

3 hari lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

4 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya