Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro (tengah), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kedu dari kanan) dan sejumlah Komisioner KPU, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Sigit Pamungkas usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyatakan semua partai peserta Pemilu 2019 wajib mengikuti verifikasi. Selain karena berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi, verifikasi diperlukan agar partai siap menghadapi Pemilu.
"Kepentingan verifikasi untuk menyiapkan struktur pemenangan," kata Masykurudin di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat, 31 Maret 2017. Sebagai contoh kantor partai yang ada di kota atau kabupaten, menurut dia, umumnya berfungsi hanya saat jelang Pemilu atau kampanye saja.
Di luar masa itu, ucap Masykurudin, tidak menutup kemungkinan kantor partai di daerah tak berfungsi. "Kalau sepi bagaimana bisa menampung aspirasi masyarakat," kata dia.
Verifikasi juga penting, terutama bagi partai yang sedang menghadapi konflik dualisme kepemimpinan. Masykurudin menilai, proses verifikasi bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki kondisi partai. "Ini untuk kepentingan Parpol. Bisa tidak lolos nanti (kalau masih ada masalah dualisme)," ucapnya.
Ketua KPU Pusat Juri Ardiantoro menyatakan tidak tahu persis apakah nanti KPU bisa menjalankan ketentuan yang sifatnya bertentangan dengan putusan MK. Sebagai langkah antisipasi, lanjutnya, KPU akan menyiapkan sistem verifikasi dua jenis, yaitu untuk semua Parpol dan hanya bagi Parpol baru saja. "Secara sistem KPU siap," kata Juri.
Sebelumnya, MK telah memutuskan bila semua Parpol peserta Pemilu wajib mengikuti verifikasi, baik partai lama yang sudah memiliki kursi di parlemen ataupun partai baru. Hal itu untuk memenuhi prinsip keadilan dan persamaan kedudukan di dalam hukum. Putusan itu terkait uji materi UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPRD.
Bulan lalu dalam rapat dengar pendapat di DPR RI, muncul persoalan ihwal syarat verifikasi faktual Parpol peserta Pemilu 2019. Semua Parpol baru meminta agar verifikasi dilakukan juga oleh Parpol lama yang sudah memiliki kursi di parlemen.
