TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menjamin tidak akan memberikan perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam konspirasi pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir. "Tidak ada yang kebal hukum," ujar juru bicara kepresidenan, Andi Alfian Mallarangeng ketika dihubungi Tempo Minggu (15/10).Andi mengatakan, komitmen SBY untuk merevitalisasi kasus Munir sepenuhnya sudah dilimpahkan pada pihak kepolisian. Komitmen tersebut, kata Andi, secara ekspisit menitahkan Kepala Kepolisian untuk memeriksa siapapun orang yang diguga terlibat. "Instruksi itu, sudah jelas," ujar Andi.Selain itu, kata Andi, presiden juga memberikan kepercayaan kepada Kapolri beserta jajarannya untuk menerjemahkan istilah revitalisasi, baik dengan cara memperbaiki kinerja tim, komposisi, stuktur, orang-orang yang akan diperiksa ataupun yang berkaitan dengan teknik investigasi. "Supaya lebih efektif," kata Andi.Meski demikian, Andi, enggan menjelaskan apa saja kemajuan yang sudah dilaporkan kepolisian kepada Presiden. Urusan itu, kata Andi, hanya kepolisian yang bisa menjawab.Andi juga meminta masyarakat untuk bisa memahami beban tugas kepolisian saat ini. Sebab, kata Andi, pemerintah maupun kepolisan sebenarnya ingin kasus ini tuntas sejak kemarin. "Tapi kenyataan di lapangan tidak begitu," ujar Andi.Ketika ditanya soal rekomendasi panja DPR soal tenggat penyelesaian kasus Munir, Andi mengaku belum mengetahui. Hanya saja, kata Andi, pemerintah berharap langkah politis yang dilakukan anggota dewan itu masih dalam kerangka tugas, fungsi dan kewenangannya. "Kalau seperti itu intervensinya, bagi kita itu tidak masalah," ujarnya.Riky Ferdianto, Tempo