TEMPO Interaktif, Malang:Disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemondokan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jumat 12 Oktober 2006 lalu, membuat pemilik kos atau pemondokan yang berpraktik di Kota Malang harus mengantongi Izin Usaha Pemondokan (IUP) secepatnya. Jika dalam waktu satu tahun belum mengantongi izin pemondokan, maka usaha kos-kosan ditutup oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau pun perangkat kelurahan setempat.Tenggat yang diberlakukan terhadap pemilik kos iniberdasarkan pasal 29 bab X, Perda Pemondokan, yangmemberikan waktu bagi pemilik kos untuk mengurus izinpaling lambat satu tahun. "Pemerintah daerah akan menutup usaha kos-kos an jika pemiliknya tidak kantongi IUP," kata ketua pansus C, DPRD Kota Malang, Sigit Setiawan, Minggu (15/10).Sigit mengatakan, jenis kos yang harus mengantongi IUPadalah kos yang memiliki kamar minimal lima buah ataukos yang minimal dihuni sepuluh orang. "Pemiliknyabisa mengurus IUP di Dinas Perijinan Kota Malang. IUPberupa ijin tempat usaha atau HO," ujar Sigit.Sedangkan pemilik bangunan yang berpenguni kurang darisepuluh atau kamar kurang dari lima wajib membuatlaporan tertulis yang diserahkan pada kelurahansetempat. "Kami hanya ingin mengatur agar kos tidakdiselewengkan" terangnya. Berdasarkan perda tersebut, lanjut Sigit, penutupan usaha kos juga bisa dilakukan apabila kos tersebut menerima kos campuran, laki-laki dan perempuan berada dalam satu bangunan atau kos tersebut menjadi tempat mesum. "Pengecualian bagi suami istri, namun mereka juga harus menunjukkan surat nikah," paparnya.Dalam perda ini, tambah Sigit, pengawasan terhadap kosjuga melibatkan perangkat desa setempat. "Jadi nanti RT dan RW lahyang berperan aktif mengawasi," tambahnya.Perda pemondokan ini sendiri sebelumnya sudah melaluiproses pembahasan selama satu tahun. Sedangkan kos-kosyang ada di kota Malang jumlahnya mencapai ribuan.Sementara itu, menurut pemilik kos di jalan Gajayana,Dinoyo, Kota Malang, Septiani, mengatakan perdapemondokan ini tidak akan hanya menyulitkan pemilikkos namun juga anak kos. "Saya yakin untuk mengurusizin butuh biaya yang banyak dan waktu yang lama," ujarnya.Menurut Septiani, restribusi yang ditarik terhadappemilik kos juga akan berdampak terhadap naiknya biayakos yang harus ditanggung anak kos. "Jika restribusinya besar maka kami juga akan menaikkan harga kamar" tambahnya. DINI MAWUNTYAS