Sidang E-KTP Ditunda, Wakil Ketua KPK: Kami Hormati Putusan Hakim  

Reporter

Senin, 27 Maret 2017 18:39 WIB

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sedang menjelaskan tentang kronologi Operasi Tangkap Tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang diduga menerima suap dari Saipul Jamil

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan tak mempermasalahkan penundaan sidang kasus e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik. Sidang yang seharusnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini, Senin, 27 Maret 2017, ditunda karena saksi Miryam S. Haryani sakit. Miryam menyertakan surat keterangan sakit dari dokter Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati.

Basaria mengatakan KPK menghormati keputusan majelis hakim terkait dengan penundaan sidang tersebut. "Intinya, karena memang (saksi) mengatakan ada tekanan dari penyidik KPK, kami ingin katakan bahwa belum pernah ada penekanan yang dilakukan, apalagi terhadap saksi," ujar Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 27 Maret 2017.

Baca: Miryam Tak Hadir Sidang E-KTP,Jaksa: Akan Kami Tanya Sakitnya Apa

Menurut Basaria, semua proses pemeriksaan saksi yang dilakukan KPK direkam dan bisa ditinjau kembali. Bila diperlukan pengadilan, KPK tak ragu memberikan dokumentasi pemeriksaan tersebut. "Kami simpan sampai saat ini. Kalau memang dibutuhkan, kami akan munculkan," ucapnya.

Sidang e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini mengagendakan pertemuan antara Miryam sebagai saksi dan tiga penyidik KPK, salah satunya Novel Baswedan. Pengadilan ingin mengkonfirmasi keterangan Miryam dalam persidangan sebelumnya bahwa dia diancam penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan kasus e-KTP pada Desember 2016.

Baca juga: E-KTP, Novel Baswedan Bantah Mengancam Miryam Haryani

Karena alasan mendapat tekanan penyidik KPK, dalam sidang pekan lalu, Miryam mencabut semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus e-KTP. Dalam BAP itu, Miryam mengaku pernah dimintai tolong membagikan uang kepada beberapa orang. Namun, dalam persidangan, dia mendadak menyangkal dan mencabut keterangan itu.

YOHANES PASKALIS | DANANG FIRMANTO




Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

4 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

6 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

7 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

9 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

16 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

17 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

18 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

22 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

22 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya