Resmikan Patung Sukarno, Tjahjo: Ada Indikasi Manipulasi Sejarah

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 27 Maret 2017 11:55 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah meresmikan patung Soekarno di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, 27 Maret 2017. TEMPO/Arkhelaus W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan patung proklamator yang juga Presiden ke-1 Indonesia Sukarno. Peresmian ini sekaligus peringatan Sukarno sebagai pendiri Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Menurut Tjahjo, institut ini adalah tempat untuk mempersiapkan para petugas untuk melayani masyarakat. "Itu adalah pemikiran yang sudah dipersiapkan sejak dari masa lalu oleh Sukarno," kata Tjahjo saat menjadi inspektur upacara di Kampus IPDN Cilandak, Jakarta Selatan, Senin, 27 Maret 2017.


Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo: Pengaktifan Ahok Sudah Sesuai Aturan

Tjahjo mengatakan, perlu ada pelurusan sejarah perjuangan bangsa. Sebab ada indikasi manipulasi sejarah yang dilakukan berbagai pihak. "Banyak orang yang memanipulasi ajaran, seolah lupa yang memplokamirkan kemerdekaan adalah Bung Karno dan Bung Hatta," ujar Tjahjo.

Tjahjo memperingatkan kementeriannya dan institut ini untuk meningkatkan sumber daya manusia. "Tegakkan hukum dari dalam," kata Tjahjo. Sebab, Tjahjo mencontohkan pihaknya telah memberhentikan 3 praja yang tidak mematuhi peraturan dan disiplin.


Baca: Menteri Tjahjo Sindir Partai Politik yang Tak Solid

Tjahjo meresmikan patung Sukarno yang disertai prasasti Monumen Sukarno yang berada di halaman depan IPDN. Penandatanganan ini juga dilakukan pada sejumlah prasasti keramik sebagai tanda peresmian monumen di sejumlah kampus IPDN, seperti di Jatinangor, Kabupaten Bandung.

Tjahjo menambahkan patung Sukarno merupakan inisiatif IPDN untuk dapat mengingat bangsa Indonesia harus dapat bersaing. "Negara yang besar, kuat, mandiri, pasti bangsa itu menghormati pendiri bangsanya," kata Tjahjo.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Direktur Tim LHKPN hingga Dumas KPK akan Jadi Pj Kepala Daerah

4 hari lalu

Direktur Tim LHKPN hingga Dumas KPK akan Jadi Pj Kepala Daerah

Tiga direktur KPK akan menjadi penjabat atau Pj kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

11 hari lalu

Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

Prabowo melantik tujuh tokoh Utusan Khusus Presiden, termasuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Bagaimana ketentuannya?

Baca Selengkapnya

Mantan MenPANRB Abdullah Azwar Sebut Rini Widyantini Orang Dalam: Agenda Penting Bisa Tereksekusi

11 hari lalu

Mantan MenPANRB Abdullah Azwar Sebut Rini Widyantini Orang Dalam: Agenda Penting Bisa Tereksekusi

Eks Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yakin agenda KemenPANRB bakal tereksekusi ditangan Rini Widyantini sebab ia adalah orang dalam. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Profil Rini Widyantini Menteri PANRB Kabinet Prabowo, Gantikan Abdullah Azwar Anas

14 hari lalu

Profil Rini Widyantini Menteri PANRB Kabinet Prabowo, Gantikan Abdullah Azwar Anas

Rini Widyantini, jadi Menteri PANRB kabinet Prabowo. Ia menggantikan Abdullah Azwar Anas, perempuan pertama memimpin Kementerian PAN RB

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Pernah Menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara

16 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Pernah Menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara

Teguh Setyabudi menggantikan Heru Budi jadi Pj Gubernur Jakarta. Pernah menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi soal Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Selesai Hari Ini

19 hari lalu

Tanggapan Heru Budi soal Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Selesai Hari Ini

Merujuk Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2023, jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Ingin Jadi Guru TK? Ketahui Syarat dan Gajinya

23 hari lalu

Ingin Jadi Guru TK? Ketahui Syarat dan Gajinya

Menjadi guru TK butuh latar belakang pendidikan yang sesuai untuk membantu memahami karakteristik serta perkembangan anak. Cek syaratnya.

Baca Selengkapnya

Pensiunan Kemenlu Datangi Komnas HAM, Mengadu Soal Gaji yang Belum Dibayarkan Selama 51 Tahun

26 hari lalu

Pensiunan Kemenlu Datangi Komnas HAM, Mengadu Soal Gaji yang Belum Dibayarkan Selama 51 Tahun

40 pensiunan Kemenlu menyatakan gaji pokok mereka tak dibayarkan oleh negara selama 51 tahun.

Baca Selengkapnya

Terkini: Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021

29 hari lalu

Terkini: Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021

Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya

148 Hakim akan Audiensi di MA dan Kemenkumham Hari Ini

29 hari lalu

148 Hakim akan Audiensi di MA dan Kemenkumham Hari Ini

Sebanyak 148 hakim dari berbagai daerah telah berkumpul di Jakarta.

Baca Selengkapnya