Pemerintah Bandingkan Kasus Karang Raja Ampat dengan Negara Lain

Reporter

Jumat, 17 Maret 2017 17:33 WIB

Pulau Rufas di Raja Ampat, Papua. TEMPO/Nur Alfiyah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Karliansyah mengatakan pemerintah akan membandingkan penyelesaian kasus kapal yang kandas di terumbu karang Raja Ampat dengan kasus di negara lain. “Menteri sudah mengirimkan beberapa contoh kasus kejadian serupa,” kata Karliansyah di kapal Navigasi KN Kofiau yang berlabuh di perairan Raja Ampat, Papua Barat, Kamis 16 Maret 2017.

Salah satunya adalah rusaknya terumbu karang kawasan Barrier reef Australia akibat kandasnya sebuah kapal asing. Kejadian pada 2010 itu membuat kerusakan ekosistem seluas 40 hektare. “Kapal asing diminta ganti rugi sebanyak Rp1,6 triliun,” kata Karliansyah.

Baca:
Kerusakan Terumbu Karang Raja Ampat Meluas Setelah ...
Terumbu Karang Raja Ampat, Ini Kesepakatan dengan ...

Kasus yang pernah terjadi di Australia itu nantinya bisa dibandingkan dengan kerugian yang ditaksir para ahli terumbu karang. Faktor lain seperti penyelaman, wisata, ekosistem dan budaya lokal pun nantinya akan diperhitungkan.

Kapal pesiar milik operator wisata Noble Caledonia itu kandas setelah menyelesaikan perjalanan wisata pada 4 Maret lalu. Kapal berbendera bahama, Inggris yang dinakhodai Kapten Keith Michael Taylor itu kandas dalam perjalanan menuju Bitung, Sulawesi Utara. Minimal ada delapan genus karang yang hancur dan patah berkeping-keping. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kerusakan terumbu karang yang ditabrak Caledonian Sky kapal pesiar asal Inggris, MV Caledonian Sky mencapai 13.522 meter persegi.

Karliansyah mendatangi lokasi kejadian kandasnya kapal di perairan kawasan Pulau Kri, Raja Ampat kemarin. Ia datang untuk memastikan kondisi dan luas kerusakan di kawasan itu.

Baca juga:

Sidang E-KTP, Saksi Bilang Irman Sering Minta Uang ke Andi
Sidang E-KTP, Saksi: Irman Dikejar-kejar Anggota Komisi II DPR


Jumat ini, kata Karliansyah, tim ahli gabungan dari pemerintah dan tim ahli dari pihak kapal baru dijadwalkan tiba di Raja Ampat untuk melakukan survei gabungan menghitung dampak kerusakan yang terjadi. Hal ini untuk menentukan kesepakatan ganti rugi yang akan dituntut Indonesia kepada pemilik kapal.

Secara internal, Karliansyah pun akan mempertimbangkan untuk menambah rambu laut. Menurut informasi yang didapatnya masih banyak rambu yang belum terlihat oleh kapal. "Walaupun ada mesin-mesin canggih, tapi rambu tetap diperlukan utuk menambah kewaspadaan nahkoda saat mengemudi."

MITRA TARIGAN



Advertising
Advertising

Berita terkait

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

43 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

24 Januari 2024

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

17 Januari 2024

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.

Baca Selengkapnya

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

14 Januari 2024

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.

Baca Selengkapnya

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

13 Desember 2023

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

26 November 2023

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.

Baca Selengkapnya

Pesona Kali Biru, Sepotong Surga di Tanah Raja Ampat Papua Barat

11 November 2023

Pesona Kali Biru, Sepotong Surga di Tanah Raja Ampat Papua Barat

Disebut Kali Biru karena sungai di tanah Raja Ampat ini memiliki air jernih yang memancarkan warna biru dari dasarnya.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

10 November 2023

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

18 September 2023

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

Jokowi akan mengecek langsung satu per satu jika ada yang tidak memperbaiki lahan bekas pertambangannya.

Baca Selengkapnya