Suasana kehidupan pengungsi Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar saat tim bantuan kemanusiaan Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan, 21 Januari 2017. FOTO/Wakil ketua Muhammadiyah Disaster Management Center, Rahmawati Husein.
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia bersama sejumlah lembaga kemanusiaan akan mendirikan rumah sakit untuk pengungsi Rohingya di Rakhine, Myanmar. Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan Indonesia memilih melakukan pendekatan inklusif dan komprehensif dalam konflik di Rakhine.
"Semua harus dilibatkan, baik pemerintah maupun masyarakat Myanmar," kata Fachir di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 17 Maret 2017. Langkah membangun rumah sakit sebetulnya sudah dilakukan Indonesia sebagai program lanjutan bantuan bagi pengungsi Rohingya.
Pada 2014, pemerintah Indonesia bersama lembaga kemanusiaan mendirikan empat sekolah. Saat ini, Indonesia akan membangun rumah sakit di dua daerah. "Ada sekitar 2.000 orang yang akan dilayani, baik pihak muslim maupun warga Buddha."
Hasil pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah diupayakan pembangunan rumah sakit segera dilakukan. "Nilainya Rp 30 miliar (untuk rumah sakit)," ucap Fachir.
Selain rumah sakit, ada tiga hal lain yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu sektor ekonomi, pendidikan, dan manajemen bencana. Tiga sektor itu diperlukan karena akan menampung kepentingan dasar dua pihak berkonflik. Setelah memberikan bantuan, pemerintah Indonesia mulai terlibat dalam pembangunan komunitas.
Dananya berasal dari masyarakat dan lembaga kemanusiaan di Indonesia. Sejumlah lembaga yang terlibat di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Rumah Zakat, PKPU, Palang Merah Indonesia, dan MER-C. "Masyarakat lain yang ingin bergabung dipersilakan," katanya.
