Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawasan TKI Fahri Hamzah (kiri) bersalaman dengan Ketua Lingkaran Aliansi Cinta Indonesia Nur Halimah (tengah) disaksikan Anggota Timwas TKI DPR Rieke Diah Pitaloka usai menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 31 Januari 2017. Pertemuan ini membahas penguatan regulasi perlindungan TKI serta terkait pernyataan Fahri Hamzah di twitter beberapa waktu lalu. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fahri Hamzah tampak kesal saat ditanya soal wacana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia meminta media menanyakan sikap pemerintah yang dianggapnya tidak tegas. "Tanya Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) ya. Mau revisi apa enggak," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2017.
Menurut Fahri, sudah tiga kali rapat konsultasi mengenai rencana revisi UU KPK namun belum ada sikap yang pasti dari pemerintah. "Ini kan pemerintahnya mau apa tidak. Sudah tiga kali rapat konsultasi, maju mundur, maju mundur," ujarnya.
Ia mengatakan bila pemerintah tidak ingin UU KPK direvisi, maka pemerintah sebaiknya mengeluarkannya dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Kalau enggak, ya enggak. Sudah, tutup dong. Tutup buku dong. Jangan dikembang-kembangkan gitu loh," kata Fahri dengan nada suara tinggi.
Dalam prolegnas yang disusun bersama DPR dan Pemerintah, kata Fahri, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas, tapi masuk dalam daftar tunggu. "Jangan yang kena DPR terus. Tanya istana. (Tanya) PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) partai penguasa, Jokowi itu PDIP, tanya," ujarnya.
Rencana revisi UU KPK kembali bergulir setelah Ketua Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk melakukan sosialisasi revisi ini ke universitas-universitas. Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengatakan sosialisasi ini hal yang tertunda. Menurut Fadli, dalam rapat konsultasi dengan pemerintah pertengahan tahun lalu, pemerintah memang meminta ada sosialisasi mengenai revisi ini.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
