Titiek Soeharto di mimbar utama pada jeda Sidang Paripurna pemilihan Pimpinan MPR di Gompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rumah Gerakan (RG) 98 Wawan Purwandi menyayangkan pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Siti Hediati Heriyadi atau Titiek Soeharto dalam sambutannya saat acara Zikir dan Shalawat untuk Negeri di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu pekan lalu. Kala itu, Titiek menyinggung reformasi yang ia anggap tidak membuat Indonesia lebih baik.
Wawan justru menilai putri mantan Presiden Soeharto itu hanya membesar-besarkan capaian rezim orde baru (orba). Menurut dia, Titiek mengabaikan fakta penguatan peran masyarakat sipil di masa Reformasi. "Kami menilai pernyataan Titiek Soeharto menyesatkan karena mengabaikan fakta jika ada perbedaan sangat besar masa orde baru dengan masa reformasi," ujar Wawan dalam keterangan resminya, Senin, 13 Maret 2017.
Menurut Wawan, Titiek Soeharto harusnya menyadari bahwa telah ada perubahan besar-besaran dalam sistem politik Indonesia pasca tumbangnya rezim orba. Wawan mencontohkan, saat rezim orba semua aktivitas pembangunan serba bersifat sentralistik dan tertutup. Namun, Wawan menilai, saat ini proses pembangunan dilakukan dengan sistem desentralisasi yang melibatkan peran aktif masyarakat.
"Kami curiga pernyataan Titiek Soeharto hanya mencoba mengelabui masyarakat dengan iming-iming kesejahteraan semu seperti pada masa orba. Masyarakat hanya dicekoki dengan jargon sembako murah, BBM murah, dan kondisi damai tanpa mengetahui jika semuanya diciptakan dengan timbunan utang dan moncong senapan,” katanya.
Menurut Wawan, masa orba peran masyarakat dalam proses pembangunan nasional justru dikebiri. Kondisi tersebut jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi saat ini di mana peran masyarakat terus diperkuat baik dalam proses menentukan kebijakan maupun pelaksanaan kebijkakan pembangunan di lapangan.
Misalnya saja dalam bidang politik, Wawan mencontohkan adanya pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Padahal sebelum reformasi, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Selain itu, dalam bidang ekonomi juga telah terjadi perubahan sangat besar di mana dengan sistem desentralisasi transfer anggaran ke daerah jauh lebih besar dibandingkan saat orde baru.
Wawan menilai jika masih dijumpai berbagai ketimpangan sosial hal tersebut merupakan sisa dampak pola pembangunan yang dilakukan di masa orde baru yang hanya difokuskan di Pulau Jawa. Menurut Wawan, berbagai regulasi pembangunan juga dirancang untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu sehingga ketimpangan pembangunan masih terasa.
"Sejak reformasi hal itu perlahan diubah, tentu tidak bisa dengan sim salabim semua bisa berubah dengan waktu cepat. Namun kami melihat sudah ada perubahan mendasar jika dibandingkan masa orde baru," ujar Wawan.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
