Puluhan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se Jabodetabek berunjuk rasa di depan KPK menuntut penuntasan kasus E-KTP, 9 Maret 2017. Tempo/Danang F
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta para mahasiswa dan publik mengawal penuntasan kasus mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ia menuturkan, pihaknya berkomitmen mengusut korupsi pengadaan e-KTP ini hingga tuntas.
“Agenda kami tetap akan memperjuangkan dan tolong kami dikawal. Ini seperti lari maraton, dan kami harus menyelesaikan lari maraton ini,” kata Agus di kantornya, Kamis, 9 Maret 2017.
Selain itu, Agus meminta dukungan dari publik agar bisa menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Sejumlah pertanyaan lalu muncul apakah KPK akan mendapat serangan ketika nama-nama disebut terang-terangan saat sidang dakwaan kasus e-KTP. Termasuk aliran dana ke nama-nama tersebut dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Agus pun mempersilakan apabila ada pihak yang ingin membantah atau menyerang. Ia menuturkan, pembuktian akan ada di pengadilan. “Untuk aliran dana, perlu pembuktian di pengadilan.”
Agus menuturkan, pihaknya meminta publik menunggu perkembangan kasus e-KTP melalui persidangan dan pengakuan terdakwa. Ia pun berharap terdakwa, yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, bisa segera mengungkap secara terbuka siapa saja yang terlibat dan aliran dana yang ada. Sebab, keduanya sudah mengajukan sebagai justice collaborator.
Pada Kamis, 9 Maret 2017, puluhan mahasiswa perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa di beberapa kampus di Jabodetabek menggelar unjuk rasa. Mereka ditemui langsung oleh Agus Rahardjo dan dua wakilnya, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif. Dalam unjuk rasanya, para mahasiswa menuntut pengusutan kasus e-KTP dilakukan KPK hingga tuntas. Selain itu, mereka ingin KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi masa lalu.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Syaeful Mujab menilai, saat ini tengah ada upaya pelemahan KPK dengan mengusung rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012. Ia menduga ada upaya pelemahan ketika KPK ingin mengusut tuntas kasus e-KTP.
Namun, Syaeful menuturkan, para mahasiswa siap mendukung langkah KPK. Mereka yang berunjuk rasa pun sepakat menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK. Ia pun mengaku tak akan berhenti hanya dengan berunjuk rasa. “Tindak lanjut kami ingin terus mengawal, untuk save KPK,” katanya.
