TEMPO.CO, Jakarta - Nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto belakangan ini kembali mencuat menjelang sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Apalagi Setya disebut-sebut sebagai orang yang mengatur proyek ini agar mulus sejak tahap pembahasan hingga pelaksanaan.

Setya berharap pembacaan dakwaan pada Kamis, 9 Maret 2017, tidak menimbulkan kegaduhan politik seiring dengan nama-nama besar yang akan disebut. “Saya baca nama-nama yang kita kenal juga. Saya tentu sangat prihatin,” ucapnya saat berkunjung ke Tempo, Rabu kemarin. Ketua Umum Partai Golongan Karya itu berharap KPK bisa menuntaskan kasus tersebut.

Baca: 3 Kasus Korupsi yang Modusnya Mirip Kasus E-KTP

Anda sudah membaca surat dakwaan kasus e-KTP?
Saya tadi dikasih dua lembar. Saya baca. Ya, saya cukup berdoa saja.

Seingat Anda, proyek e-KTP ini seperti apa?
Saat itu, saya Ketua Fraksi Golkar. Sebagai ketua fraksi, saya hanya menerima laporan bulanan dari sebelas komisi di DPR dan badan lain, di antaranya Komisi Pemerintahan yang menyampaikan laporan tentang proyek e-KTP. Nah, sepanjang untuk kepentingan nasional dan masyarakat, buat saya itu baik.

Saat itu ada masalah?
Masalah anggaran. Tapi saya serahkan kepada Komisi Pemerintahan. Sebab, setiap komisi punya anggota Badan Anggaran, dan akan dibawa ke Badan Anggaran. Jadi saya tidak terlibat dalam masalah teknis anggaran.

Tapi masalah ini dilaporkan ke Anda, kan?
Saya sudah sampaikan, masalah ini kita rapat plenokan. Tapi saya sudah jelaskan, tidak ikut campur masalah ini.

Baca: KPK, Nama-nama Tokoh, dan Guncangan Politik Kasus e-KTP

Ada info dari orang Golkar bahwa ada rapat khusus soal proyek ini di Fraksi Golkar, terutama dengan Andi Narogong….
Boleh saya tahu informasinya dari mana? Kalau orang Golkar, saya tertarik, tuh, mumpung jadi ketua umum. Saya pikir ini bisa ditanya ke Andi.

Artinya kenal Andi, dong?
Memang, karena ada urusan jual-beli kaus saat Golkar mau mengadakan acara yang butuh pakaian. Tapi tidak jadi dilakukan karena harganya mahal. Saat itu, saya Bendahara Golkar.

Bukannya sebagai bendahara partai saat itu Anda bertugas mencari anggaran dari APBN?
Enggak boleh itu. Para anggota Golkar punya kemampuan masing-masing. Ada pengusaha dan biasakan donasi.

Anda pernah diperiksa berapa kali dalam kasus ini?
Dua kali.

Sempat dipertemukan dengan tersangka kasus ini, Irman atau Sugiharto?
Sempat, dan saya sampaikan tidak mengenal mereka.

Bagaimana mungkin semua pihak membuat keterangan berbeda tapi bisa klop?
Itu susah saya jawab. Lihat di persidangan nanti.

Baca kasus e-KTP selengkapnya di sini.

Golkar saat itu disebut dapat Rp 150 miliar?
Demi Allah, demi Tuhan tidak. (Sambil mengangkat tangan)

Wajar tidak, proyek Rp 5,9 triliun ini dikorupsi Rp 2,55 triliun?
Waduh, enggak tahu. Duit segitu banyak taruh di mana. Kalau dikumpulin, bisa satu gedung nih.

Di DPR, ini terkesan proyek Golkar?
Saya belum pernah dengar. Enggak ada merah, hijau. Kalau proses usulan, harus dibawa ke sidang paripurna.

HUSSEIN ABRI | SUNUDYANTORO

Video Terkait:
Sidang Perdana E-KTP, Terdakwa Terima Dakwaan Jaksa
Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidang
Terkait Kasus E-KTP, Anggota DPR Ade Komarudin Diperiksa KPK
Anas Urbaningrum Diperiksa KPK Terkait Proyek E-KTP